Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kalimantan Selatan, Mahyuni menyatakan, pemilihan umum kepala daerah di Kalsel rawan terjadi konflik. <p style="text-align: justify;">"Dualisme kepengurusan partai politik di pusat berimbas ke daerah, hal itu bisa menjadi pemicu konflik," jelas Mahyuni, di Banjarmasin Kamis.<br /><br />Dia mengkhawatirkan, para calon kepala daerah tidak konsisten terkait kampanye dan pemasangan alat peraga.<br /><br />"Ketidak konsistenan para calon dan dualisme kepengurusan Parpol itulah yang bisa menimbulkan konflik saat penyelenggaraan Pemilihan Umum kepala daerah (Pilkada) di Kalimantan Selatan," katanya.<br /><br />Mahyuni mengemukakan, sesuai aturan yang berlaku, Komisi Pemilihan Umum akan memfasilitasi para kandidat untuk melakukan kampanye.<br /><br />Namun lanjut dia, tidak menutup kemungkinan ada kandidat yang tidak puas hanya difasilitasi KPU untuk menyampaikan visi dan misinya kepada konstituennya.<br /><br />Dengan kurang puas tersebut, para kandidat tetap akan melakukan kampanye, dengan modus memasang foto, gambar atau alat peraga yang lainnya.<br /><br />Untuk mengantisipasi konflik tersebut, Bawaslu Kalsel menyusun beberapa langkah strategis, di antaranya, mengurai potensi masalah di simpul-simpul rawan konflik.<br /><br />Melakukan pencegahan dengan mengumpulkan para tim sukses kandidat atau calon kepala daerah.<br /><br />Sementara itu, Pilkada Kalsel yang rencananya digelar akhir 2015, akan diikuti oleh enam kabupaten, dan satu provinsi, yakni, Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Tengah, Banjarbaru, Kotabaru, Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin dan Provinsi Kalsel. (das/ant)</p>
