BBM Banyak Lari Ke Kios Pengecer

oleh

Kepala Desa (Kades) Gunug Mali Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, Martinus, meminta pemerintah daerah selektif dalam mengeluarkan surat rekomendasi pengambilan Bahan Bakar Minyak (BBM) di setiap SPBU, kepada masyarakat yang mengajukan mengatasnamakan masyarakat daerah pedalaman, Selasa (26/06/2012) kemarin. <p style="text-align: justify;">Mengigat banyaknya rekomendasi pengambilan BBM di SPBU mengatasnama masyarakat daerah pedalaman. Namun kenyataannya justru masyarakat pedalaman membeli sendiri dikios-kios pengecer di Kota. <br /><br />“Kita tidak tahu di daerah kita apa atau tidak stok BBM dari pemerintah, melalui rekomendasi itu. yang jelas selama ini masyarakat kita selalu membeli BBM di kios-kios pengecer.” Kata Martinus <br /><br />Padahal kata Martinus berdasarkan kebijakan pemerintah daerah setiap daerah pedalaman diberikan surat rekomendasi untuk mengambil jatah BBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Yang anehnya lanjut Martinus setiap kali masyarakat pedalaman ingin membeli minyak di SPBU justru kesulitan. Karena minyak yang disediakan di SPBU keduluan habis. Diburu oleh para pengantri kios-kios pengecer di dalam Kota.<br /><br />“Kalau mereka tidak percaya silahkan saja dicek langsung di masing-masing SPBU, tidak usah lama, cukup dua jam saja, sudah berapa kali pemilik kios pengecer mengantri.” Ungkap Martinus<br /><br />Meskipun pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan memprioritaskan masyarakat umum dulu, tapi karena kurangnya pengawasan, masyarakat umum terlebih masyarakat pedalaman justru membeli minyak di kios-kios pengecer. Yang tentunya dengan harga lebih tinggi dari harga yang dijual di SPBU.<br /><br />“Saya kurang tahu persis aturan pendirian kios BBM, yang jelas sesuai pengetahuan yang saya ketahui, setiap pemilik kios harus berjarak 500 meter dari SPBU. Tapi yang terjadi tidak demikian, bahkan hanya bersampingan dengan SPBU sudah ada pemilik kios.” Katanya<br /><br />Demikian pula dengan pihak SPBU, sangat tidak mungkin dikatakan Martinus meraka tidak mengenali atau mengetahui pemilik kios yang hanya berjarak beberapa meter di SPBUnya. Bisa membeli BBM lebih dari ketentuan, atau memang dengan cara bolak-balik mengantri.<br /><br />“Kita sangat berharap pemeritah daerah maupun instansi terkait benar-benar melakukan pengawasan. Jika tidak demikian kami masyarakat pedalaman akan selalu dianak tirikan dalam penjatahan BBM.” Harapnya<br /><br />Demikian juga ditambahkan Kepala Dusun (Kadus) Tembak Desa Gunug Mali, Marselianus Tomo mengatakan seharusnya pemerintah daerah sudah semestinya mendirikan SPBU industry di Sintang, mengigat semakin banyaknya kendaraan maupun mesin parbik perusahaan-perusahaan yang membeli minyak di SPBU-SPBU umum.<br /><br />“Logikanya jika mereka tidak membeli minyak di SPBU umum dari mana mereka dapat minyak. Sementara kita di Sintang masih belum ada SPBU yang khusus untuk melayani kendaraan-kendaraan industry.” Ujar Tomo<br /><br />Sehingga lanjut Tomo selain jatah minyak sebagian lari ke para pengecer, BBM yang telah dijatahkan pertamina untuk masyarakat Sintang, akan terbagi ke perusahaan-perusahaan yang ada di Sintang. Secara otomatis jatah BBM untuk mamsyarakat umum semakin berkurang. Sehingga tidak heran masyarakat lebih memilih membeli minyak di kios-kios pengecer ketimbang di SPBU langsung. <br /><br />Karena masyarakat meyadari lebih mudah membeli dikios ketimbang membeli di SPBU langsung. Apalagi lanjut Tomo dengan musim kemarau ini, jadwal pengisian di SPBU tidak tentu, tergantung cepat lambatnya stok minyak datang dari Sanggu. Yang diambil langsung oleh pihak SPBU. Masyarakat pedalaman yang harus mengejar pulang tidak mungkin harus menunggu stok minyak datang. Sementara jadwalnya tidak menentu.<br /><br />Tomo menyarankan seharusnya pemerintah daerah harus tegas, di setiap SPBU ditugaskan petugas pemantau. Dengan tujuan jika pihak SPBU kecolongan mereka bisa mengontrol. Minimal setiap kali stok BBM yang datang penyalurannya tetap sasaran. Bukan malah banyak lari ke para pengantri. <br /><br />“Kalau alasan Pemerintah jatah BBM kita kurang sangat tidak mungkin, sementara hampir disetiap penggir jalan Kota ada kios pengecer. Yang rata-rata tidak kesulitan mendapat BBM yang mereka jual. artinya ada yang harus dikoreksi, sehingga BBM justru banyak lari ke kios-kios pengecer.” Bebernya<br /><br />Di tempat terpisah Kepala Dinas (kadis) Diskoperindag dan UKM Kabupaten Sintang, Joni Sianturi mengatakan, hingga sejauh ini pihaknya hanya mengeluarkan izin kios pengecer BBM di Sintang hanya dua puluhan lebih izin kios saja. Selebihnya pemilik kios pengecer tidak memiliki izin kios. Padahal dikatakan Joni pihaknya sering kali menyuruh pemilik kios mengurus perizinan kiosnya masing-masing. tapi hingga dengan saat ini pemilik kios masih enggan menguruskan.<br /><br />“Setiap kali kita minta mereka untuk mengajukan, mereka tetap saja tidak mau. Dengan alasan jatah yang diberikan pihak pertamina tidak sesuai denganharapan mereka.” tutur Joni<br /><br />Diakui Joni dengan kondisi demikian, pihaknya tidak bisa berbuat banyak, untuk meminta pemilik kios mengurus surat izin kiosnya. Sementara untuk surat rekomendasi kata Joni, beberapa waktu lalu pihaknya sudah membahasnya dengan pihak pertamina termasuk membahas pengkajian-pengkajian dalam mengeluarkan surat rekomendasi itu. <br />karena rekomdasi yang lama, yang sebelumnya pernah dikeluarkan oleh pemda akan dikaji ulang kembali sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mengajukan rekomedasi itu.<br /><br />“Kalau untuk surat rekomendasi, saat ini kita masih sedang dalam pembahasan dengan pihak pertamina. Karena yang memiliki kewenangan menentukan jatah tersebut pihak pertamina. Kita hanya membuat rekomendasinya saja.” Jelasnya <strong>(ast)</strong></p>