Anggota Komisi XI DPR RI, Kemal Azis Stamboel, menilai bahwa bunga utang telah membebani anggaran dalam skala yang semakin mengkhawatirkan. <p style="text-align: justify;">"Beban bunga utang terus meningkat dan sejak 2011 telah menembus Rp100 triliun dan pada 2012 diproyeksikan mencapai Rp123,1 triliun, setara dengan 12,9 persen dari total belanja pemerintah pusat atau 1,5 persen dari PDB," ujarnya di Jakarta, Jumat.<br /><br />Ia menambahkan, jadi seperdelapan belanja pusat untuk membayar bunga utang. Beban akan semakin besar kalau ditambah cicilan pokok utang luar negeri dan pembayaran pokok utang domestik dan beban ini akan mengurangi ruang fiskal untuk alokasi anggaran akselerasi pembangunan.<br /><br />Dalam RAPBN 2012 cicilan pokok utang luar negeri mencapai Rp47,26 triliun. Hal ini akan bertambah dengan refinancing atas pelunasan SBN, dimana SBN netto 2012 mencapai Rp134,56 triliun.<br /><br />"Ke depan sebaiknya penerbitan SBN netto tahun berjalan harus lebih rendah dari tahun sebelumnya. Hal ini agar utang negara menurun tidak hanya sebagai persentase dari PDB, namun juga secara absolut. Sehingga akan menurunkan beban bunga utang secara progresif dari waktu ke waktu," ujarnya.<br /><br />Hal itu, menurut Kemal, harus dilakukan jika pemerintah serius ingin menjalankan janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang akan mengurangi jumlah utang pemerintah yang kini mencapai Rp1.733 triliun sebagaimana disampaikan oleh Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, usai sidang kabinet di Istana Presiden, Selasa (6/9).<br /><br />"Kalau benar serius, harusnya ini mulai bisa kita lihat dari disain penarikan utang kita dalam RAPBN 2012 yang sedang dibahas. Sayang kalau hanya menjadi keinginan presiden, tetapi tidak dieksekusi dalam keputusan politik anggaran yang riil," ujarnya.<br /><br />Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta, agar penarikan pinjaman luar negeri dapat diturunkan secara lebih progresif menuju kemandirian ekonomi secara penuh.<br /><br />"Dalam jangka pendek, penarikan pinjaman luar negeri dilakukan dengan skema yang meningkatkan country ownership disertai perencanaan program yang baik dan pengawasan yang memadai dari DPR. Untuk itu pemerintah perlu sesegera mungkin mengeluarkan sukuk negara dengan underlying proyek," tambahya.<br /><br />Kemal secara umum memberi apresiasi terhadap upaya konsolidasi fiskal yang diwujudkan dalam penurunan defisit APBN 2012 sebesar 1,5 persen dari PDB.<br /><br />"Jadi tidak perlu kita naikkan defisi, karena secara umum defisit APBN kita masih bersifat tidak produktif. Hal ini karena masih tingginya subsidi BBM, alokasi anggaran belanja barang yang tidak efisien serta potensi kebocoran yang masih tinggi. Sehingga sebenarnya dari sisi belanja yang menyebabkan defisit masih perlu direstrukturisasi kembali agar produktif," kata anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat XI tersebut. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
