Belanja pegawai di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012 ditargetkan berkisar antara 13 persen hingga 20 persen dibanding total anggaran. <p style="text-align: justify;">"Total anggaran untuk APBD tahun 2012 yang diusulkan mendekati Rp2 triliun, atau sekitar Rp1,99 triliun," kata Pelaksana harian Sekda Kalbar, Kartius di Pontianak, Jumat.<br /><br />Ia melanjutkan, salah satu pendukung tingginya anggaran tersebut karena adanya perkiraan peningkatan pendapatan asli daerah Kalbar.<br /><br />"Meski pertumbuhan tidak cukup tinggi, tetapi penghasilan dan pendapatan masyarakat naik," kata Kartius.<br /><br />Hal itu, ujar dia, cukup memberi kontribusi ke pendapatan asli daerah maupun masyarakat sendiri.<br /><br />"Untuk belanja langsung tetap tinggi, tidak boleh lebih rendah. Belanja publik harus di atas 50 persen," kata Kartius yang juga Asisten III Setda Pemprov Kalbar.<br /><br />Ia menambahkan, kalau belanja publik rendah, pembangunan tidak berjalan baik sehingga mengganggu "kesehatan" APBD.<br /><br />Dana untuk belanja pegawai itu termasuk gaji, honor, tunjangan serta gaji ke-13.<br /><br />Ia mengungkapkan, tim Sekretariat Negara juga datang ke Kalbar untuk menilai apakah terjadi kelebihan pegawai atau tidak.<br /><br />"Kalau Kalbar secara keseluruhan sekitar enam ribu orang pegawai di lingkungan pemerintah provinsi," katanya.<br /><br />Ia mengakui, secara umum terlihat seperti terjadi kelebihan pegawai di lingkungan Pemprov Kalbar.<br /><br />"Tetapi di sektor tertentu ada yang lebih, ada yang kurang. Yang terpenting adalah pendayagunaannya," ujar Kartius. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
