Bupati Sintang, Milton Crosby mengatakan setelah dilakukan pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2011 bersama dengan legislatif, diketahui belanja daerah mengalami defisit sebesar Rp 22 miliar. <p style="text-align: justify;">"Pendapatan kita lebih kecil dari belanja dan pembiayaan daerah atau sekitar 3,14 persen dari pendapatan," kata Milton Crosby di Sintang, Minggu (26/12/2010). <br /><br />Namun ia mengatakan jumlah defisit APBD Kabupaten Sintang tahun 2011 masih dalam batas toleransi yang digariskan pemerintah pusat. <br /><br />"Untuk menutupi defisit itu, harus ada sumber pembiayaan yang bisa menutupinya," kata dia. <br /><br />Perihal defisit tersebut, merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 149/PMK.07/2010 Tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimum Kumulatif Pinjaman Daerah tahun 2011. <br /><br />"Dalam aturan itu dinyatakan bahwa defisit APBD tahun anggaran 2011 maksimal 4,5 persen dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2011 jadi defisit APBD Sintang masih dalam batas toleransi," ucapnya. <br /><br />Ia menjelaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa APBD yang mengalami defisit harus ada sumber pembiayaan untuk menutupinya. <br /><br />"Dari itu, Pemkab Sintang mengambil kebijakan untuk melakukan pinjaman ke Bank Kalbar sesuai dengan aturan yang berlaku," jawabnya. <br /><br />Ia menjelaskan, total pendapatan daerah tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp 700,015 miliar bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. <br /><br />"Secara keseluruhan, total belanja Pemkab Sintang tahun 2011 setelah dilakukan pembahasan dengan legislatif adalah Rp773,299 miliar," jelasnya. <br /><br />Ia merinci, untuk belanja tidak langsung dianggarkan Rp420,059 miliar meliputi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan sebesar Rp337,716 miliar, belanja bunga dianggarkan sebesar Rp2,97 miliar, belanja subsidi Rp13,72 miliar, belanja hibah Rp13,135 miliar. <br /><br />"Selain itu ada belanja bantuan sosial Rp8,030 miliar, belanja batuan keuangan untuk pemerintahan desa Rp42,487 miliar dan belanja tidak terduga dianggarkan Rp2 miliar," ucapnya. <br /><br />Sementara, untuk belanja langsung menurutnya telah dianggarkan sebesar Rp353,24 miliar yang terdiri dari belanja pegawai Rp26,236 miliar dan belanja barang dan jasa Rp185,796 miliar. <br /><br />"Selain itu juga ada belanja modal yang dianggarkan sebesar Rp141,207 miliar," jelasnya. <br /><br />Ia mengatakan, pada bagian pembiayaan daerah dengan target penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp53,071 miliar juga dianggarkan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp1,787 miliar. <br /><br />"Nilai defisit ini tentunya bisa ditutupi," kata dia. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
