Belasan Mahasiswa Kalbar Demo Rakernas Apkasi

oleh

Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kalimantan Barat dan Dewan Kesehatan Rakyat melakukan unjuk rasa saat pelaksanaan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Jumat siang. <p style="text-align: justify;">"Kami menggelar aksi ini lantaran menolak RUU Perguruan Tinggi dan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang akan segera dikeluarkan pemerintah pusat," kata Deni, salah seorang pengunjuk rasa.<br /><br />Dalam aksi yang tidak berlangsung lama tersebut, spanduk dan poster yang mereka bawa diambil paksa oleh aparat kepolisian yang berjaga-jaga dilokasi kejadian.<br /><br />Karena tidak memiliki izin dari pihak kepolisian, mau tidak mau barisan aksi tersebut dibubarkan paksa aparat kepolisian. Sempat terjadi bersitegang antara aparat dan pelaku aksi, namun tidak berlangsung lama lantaran para pendemo langsung membubarkan diri.<br /><br />Deni menambahkan, dalam waktu dekat akan disahkan dua Rancangan Undang-Undang tentang perguruan tinggi dan RUUBadan Pelaksana Jaminan Sosial.<br /><br />Keduanya dasarnya adalah privatifisasi dan liberalisasi di bidang pendidikan dan kesehatan.<br /><br />"Hari ini DPR memaksakan rakyat untuk membayar lebih karena dengan disahkannya UU ini otomatis pendidikan kita akan semakin mahal. Kesehatan juga akan semakin mahal, karena UU mengatur hak itu. Tujuan dan arahnya pendidikan tidak jelas," kata Deni.<br /><br />Deni mengatakan, pihaknya ingin menyatakan aspirasi kepada para bupati yang datang ke kegiatan Apkasi itu, dan dirinya merasa kecewa karena tidak bisa menyampaikan aspirasinya.<br /><br />"Kami sedikit merasa kecewa karena tidak bisa menyampaikan aspirasi kita," jelas Deni.<br /><br />Sementara itu, pelaku aksi lainnya, Jimmy mengatakan, pelayanan kesehatan tidak mengcover semua usia, profesi dan sebagainya. Menurut UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial karena badan itu akan menarik iuran dari rakyat dimana itu adalah hak dari warga negara.<br /><br />"Bentuk jaminan negara itu yang coba dialihkan, rakyat disuruh untuk membayar sendiri. Kepada seluruh bupati untuk melaksanakan program jaminan kesehatan itu benar-benar jangan seperti Jamkesda yang dilakukan bupati ini. Cakupan wilayahnya tidak mencakup semua. Banyak warga yang tidak terdata," kata Jimmy. <strong>(phs/Ant)</strong></p>