Belum Masuk Anggaran, Pemkab Melawi Bingung Bayar Gaji Bidan PTT, GGD dan Penyuluh

oleh

Pengangkatan Bidan PTT dan GGD menjadi CPNS Melawi tahun ini, belum dianggarkan di APBD Melawi. Hal itu terjadi karena sebelumnya para aparatur sipil tersebut awalnya direncanakan menjadi beban Pemerintah Pusat. <p style="text-align: justify;">“Sebenarnya mereka (GGD maupun bidan PTT) belum masuk ke APBD, dan kita juga belum pernah menghitung mereka. Ini terjadi karena sudah dipertengahan tahun. Bayangkan, saya menerimanya kemarin baru bulan Juli,” kata Bupati Melawi, Panji ditemui di Emaus Nanga Pinoh, kemarin.<br /><br />Panji mengungkapkan saat ini status para guru garis depan, bidan PTT yang diangkat menjadi PNS serta penyuluh ini dilimpahkan ke daerah. Hanya, dirinya tetap akan mengupayakan dengan koordinasi dengan kementerian terkait untuk penganggaran pos gaji mereka.<br /><br />“Saya sudah usul ke pusat agar mereka ini tetap statusnya menjadi CPNS pusat. Setelah mereka ditetapkan menjadi PNS, barulah dilimpahkan ke kita agar tertib administrasinya. Itu maunya kita. Dianggaran pun sudah disiapkan nantinya,” katanya.<br /><br />Sekarang, Pemkab pun bingung saat akan membayar gaji mereka. Karena ditengah APBD yang sangat terbatas, tiba-tiba tanggung jawab pemkab malah bertambah semakin berat. <br /><br />“Mau darimana lagi untuk bayar gaji mereka,” kata Panji.<br /><br />Hanya, kata Panji, apapun kondisinya, persoalan ini mau tak mau harus segera diselesaikan. Karena hal tersebut terkait kebijakan sesama pemerintah. Koordinasi dengan pemerintah provinsi juga akan dilakukan. <br /><br />“Koordinasi ini terkait untuk anggaran yang harus ditambahkan, itu juga andai kita punya sumbernya. Kalau tidak, ya kita akan upayakan,” katanya.<br /><br />Disatu sisi, Panji mengaku bersyukur dengan adanya tambahan guru serta tenaga kesehatan. Kemudian Melawi juga mendapat tambahan dokter spesialis. Semua ini harus disikapi untuk menyelesaikan persoalan gajinya.<br /><br />“Total untuk GGD ada 118 orang, bidan PTT yang diangkat sebanyak 27 orang, dokter spesialis ada tiga orang dan penyuluh ada tujuh. Semoga nanti kita mampu menganggarkan lewat APBD perubahan. Karena kan tak mungkin kita tolak,” katanya.<br /><br />Sementaraitu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Melawi, Paulus mengatakan, sudah menyiapkan surat keputusan (SK) CPNS kepada para pegawai negeri baru yang masuk melalui penerimaan pusat yang baru diangkat. SK yang sudah diserahkan baru SK Bidan PTT yang dilakukan pada Selasa lalu.<br /><br />Lebih lanjut Paulus menuturkan, sementara untuk guru garis depan (GGD) tinggal menunggu SK turun yang diperkirakan pada September mendatang. <br /><br />“Untuk penempatan sudah tercantum dalam SK masing-masing. Nanti sebelum menuju tempat tugasnya kita akan berikan pembekalan disini bersama dengan bidan PTT terkait orientasi dan geografis tempat tugasnya,” katanya.<br /><br />Paulus menerangkan jumlah GGD yang diterima sudah dipastikan sebanyak 113 orang. Sebelumnya ada lima guru yang memilih mengundurkan diri akibat penempatan ke daerah yang terpencil, terdepan terluar (3T). “Penempatan di 3T sudah menjadi pilihan guru garis depan. Ya konsekuensinya mereka harus siap dengan pilihan itu,” katanya.<br /><br />Sedangkan untuk bidan PTT yang diangkat menjadi CPNS akan ditempatkan sesuai dengan formasi penempatan atau sama dengan tempat bidan ini bertugas sebelumnya. Terkait persoalan gaji, Paulus mengatakan untuk bidan kemungkinan masih bisa dibayarkan karena sebenarnya dalam APBD ada cadangan sebesar 2,5 persen untuk antisipasi pegawai yang naik pangkat dan berkala.<br /><br />“Kalau untuk bidan PTT ini kan  rata-ratanya pangkatnya masih IIC. Jadi gajinya masih dibawah dua jutaan. Kita hanya butuh dana sekitar Rp 300 jutaan dengan kespeg dari Agustus sampai Desember. Nah, di lingkungan dinkes kan pegawainya ada sekitar 600 an, jadi anggaran untuk gaji ada cadangan 2,5 persen yang bisa diarahkan untuk membayar gaji bidan ini,” terangnya.<br /><br />Sedangkan untuk GGD, diakui Paulus memang cukup berat karena diperlukan anggaran sekitar Rp 1,6 miliar untuk membayar gaji mereka sejak Agustus hingga Desember 2017. Sementara terkait sertifikasinya akan dibayarkan pusat. GGD ini juga terang Paulus merupakan pegawai daerah, bukan pegawai pusat sehingga gajinya juga akan dibayarkan oleh daerah.<br /><br />“GGD ini PNS daerah dan digaji daerah. Gaji mereka kita hitung lima bulan kedepan. Proses rekrutmennya memang pusat, setelah lulus diserahkan ke daerah. Mudah-mudahan proses APBD perubahan kita bisa cepat sehingga nanti bisa dibayarkan gaji para GGD ini , termasuk bidan tadi,” katanya.<br /><br />Sementara, lanjut Paulus, untuk tenaga penyuluh yang juga melalui pengangkatan CPNS lewat pusat belum ada persoalan terkait pembayaran gajinya, karena sebelumnya ada 14 penyuluh Melawi yang dialihfungsikan menjadi pegawai pusat. Sehingga tujuh penyuluh yang masuk ini bisa dibayarkan gajinya. <br /><br />“Mereka rata-rata masih golongan II, sehingga gajinya juga masih bisa terjangkau,” jelasnya. (KN)</p>