Pemkab Berau, Kaltim siap melaksanaka Program Jaminan Persalinan (Jampersal) Maret 2012 sehingga kini berbagai persiapan terus dilaksanakan. <p style="text-align: justify;">Hal ini diungkapkan Kepala Bagian Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau dr. Mathius Popang di Tanjung Redep, Rabu.<br /><br />"Sebenar nya awal Januari sudah bisa dilaksanakan, namun efektif nya bulan Maret, karena Dinkes melakukan persiapan yangmatang. Agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak setengah-setengah," paparnya.<br /><br />Sebab pelayanan Jampersal ini menyangkut peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dimana masalah kesehatan ini menjadi kebutuhan utama yang paling vital. Terutama soal pelayanan penyelamatan ibu dan anak.<br /><br />Program Jampersal ini berlaku kepada siapa saja, baik bagi keluarga yang tidak mampu maupun kepada keluarga yang mampu, semua mendapatkan pelayanan gratis.<br /><br />Sedangkan dalam pelaksanaanya, pelayanan Jampersal tidak pandang bulu, baik itu kelahiran anak pertama, kedua atau ke sekian, semua biaya ditanggung Negara.<br /><br />Beda dengan Askes Gakin, untuk menggunakan jasa Jampersal ini, ibu rumah tanggal yang hendak melahirkan ini hanya bermodal Karta Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku saja. Langsung mendapat pelayanan proses persalinan. Dengan catatan melahirkan di rumah sakit milik pemerintah.<br /><br />"Bahkan ibu yang keguguran pun juga biaya nya ditanggung pemerinrah," ujar nya.<br /><br />Jika ibu melahirkan di rumah sakit swasta sebenarnya bisa menggunakan Jampersal, tapi sebelumnya harus ada MoU dengan pemerintah. Karena standarisasi biaya persalinan nya yang menentukan pemerintah.<br /><br />Ditambahkan Mathius, program Jampersal tersebut tujuan nya tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga untuk menekan angka kematian ibu dan anak, serta untuk mendeteksi secara keseluruhan berapa jumlah angka kematian ibu dan anak seluruh Indonesia.<br /><br />Oleh sebab itu, untuk mengetahui secara objektif jumlah teresbut, Pempus membuat program yang menyentuh kepada semua masyarakat di Indonesia tersebut, dengan dipersetujui oleh DPR RI.<br /><br />Ia juga mengingat kan kepada masyarakat, agar lebih membatasi memiliki anak, setidak nya disesuaikan dengan kondisi pendapatan. Agar dapat menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi, sebagai bekal masa depan anak. <strong>(das/ant)</strong></p>
