Pihak DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mendukung terbentuknya Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) Banjarmasin bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalsel. <p style="text-align: justify;"><br />Hal tersebut disampaikan Pemimpin BI Banjarmasin sekaligus Direktur Regional BI Wilayah Kalimantan, Khairil Anwar di Banjarmasin, Selasa.<br /><br />Menurut Khairil, beberapa waktu lalu pihaknya melakukan kunjungan ke DPRD Kalsel untuk menyosialisasikan rencana terbentuknya PPKD yang bukan hanya didukung Pemprov Kalsel tetapi juga oleh JICA lembaga keuangan dari Jepang, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Jamkrindo dan Askrindo.<br /><br />Dalam kunjungan tersebut, kata Khairil, DPRD mendukung penuh pembentukan PPKD dan yang ditandai dengan pembahasan peraturan daerah agar lembaga penjaminan kredit tersebut segera bisa direalisasikan.<br /><br />"Tentu ini upaya yang cukup menggemberikan, sehingga target PPKD terealisasi awal 2012 diharapkan bisa terwujud," katanya.<br /><br />Adanya dukungan dari DPRD Kalsel, tambah dia, melengkapi komitmen pemerintah dalam pembentukan PPKD di Kalsel, sehingga tantangan yang mungkin muncul diharapkan bisa ditangani dengan lebih baik.<br /><br />Sehingga, harapan UMKM Kalsel dapat segera memperoleh dukungan pembiayaan dari Perbankan akan segera terwujud dalam waktu dekat.<br /><br />Menurut Khairil, hingga Juli 2011, penyaluran kredit UMKM di Kalsel telah mencapai 62,36 persen atau sebanyak Rp15,12 triliun dari total kredit yang mencapai Rp24,24 triliun.<br /><br />Sedangkan pangsa kredit UMKM yang tertinggi adalah jenis kredit usaha kecil sebanyak 46,40 persen, kredit usaha mikro dan menengah masing-masing 27,44 persen dan 26,17 persen.<br /><br />Ketua DPRD Kalsel, Nasib Alamsyah mengatakan pembentukan jaminan pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah tersebut sebenarnya telah menjadi perhatian DPRD sejak lama.<br /><br />Hal tersebut kata dia, tercermin dari telah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah terkait PPKD di Kalsel.<br /><br />DPRD, tambah dia, akan memprioritaskan penyelesaian Rancangan Perda terkait PPKD yang kini rancangan Perda tersebut sudah hampir selesai. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
