Home / Tak Berkategori

BKD Harapkan Honorer Masuk Perekrutan 160.000 CPNS

- Jurnalis

Senin, 12 Maret 2012 - 12:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kotabaru Kalimantan Selatan H Slamet Riyadi mengharapkan honorer yang masuk kategori I dan II menjadi bagian dari 160.000 calon pegawai negeri sipil yang akan direkrut di daerah itu. <p style="text-align: justify;">Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kotabaru H Slamet Riyadi, Senin mengatakan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) sedang menyusun perekrutan sekitar 160.000 CPNS, namun tidak tahu kapan dilaksanakan.<br /><br />"Kami berharap honorer di Kotabaru yang masuk kategori I dan II dan masih menunggu kejelasan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) masuk di antara jumlah CPNS yang akan direkrut tersebut," ujarnya.<br /><br />Ia menjelaskan, untuk honorer kategori I yang berjumlah sekitar 110 orang kini menunggu surat keputusan pengangkatan dari BKN, sementara untuk honorer kategori II yang jumlahnya lebih dua kali lipat kategori I menunggu pelaksanaan tes dilaksanakan.<br /><br />Dengan demikian, kata Slamet, masalah honorer yang sudah beberapa kali diverifikasi untuk diangkat segera tertuntaskan.<br /><br />Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kotabaru Rahmat menambahkan, setelah morotarium pemerintah pusat kini sedang menyusun untuk perekrutan CPNS baru sekitar 160.000 lebih.<br /><br />"Ada daerah-daerah tertentu masih punya peluang untuk mendapatkan kuota melakukan perekrutan CPNS," ujarnya.<br /><br />Namun dengan persyaratan daerah tersebut harus membuat Analisis Kebutuhan Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) bagi pejabat yang dibutuhkan.<br /><br />"Berawal dari Anjab dan ABK yang dibuat masing-masing daerah itu, BKN baru menetapkan jumlah CPNS yang akan diberikan kepada daerah tersebut," kata Rahmat.<br /><br />Tidak menutup kemungkinan juga, lanjut dia, daerah tersebut tidak akan diberikan jatah merekrut CPNS karena menurut BKN jumlah PNS yang ada di daerah itu masih mampu memberikan pelayanan.<br /><br />"Hanya saja PNS yang sudah ada perlu ditingkatkan dan diberdayakan. Perekrutan CPNS tidak akan dilakukan jika formasi yang dibutuhkan tidak jelas," katanya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>

Berita Terkait

Jelang Ramadan, DPRD Melawi Minta Pengawasan Ketat Harga Sembako dan LPG
Ribuan Warga Meriahkan Pawai Obor Sambut Ramadan 1447 Hijriah di Melawi
Lembaga Adat Segel Tambang Diduga Ilegal Milik PT GUM, DAD Belitang Hulu Minta Aktivitas Dihentikan
Diduga Lakukan Penambangan Galian C Tanpa Izin, PT GUM Tuai Sorotan Tokoh Masyarakat Belitang Hulu
Politisi Partai Gerindra Tekankan CSR Tak Lagi Seremonial, Harus Fokus Pemulihan Lingkungan dan Pemberdayaan SDM
Aksi Bersih Serentak di Tiga Titik, Melawi Gaspol Sambut HPSN 2026 dan Ramadan
Bupati Tekankan Komitmen dan Eksekusi Program “11.12 GASPOL” pada Forum RKPD Barito Utara 2027
Kadis Kominfo dan Persandian Bulungan Hadiri Musrenbang

Berita Terkait

Selasa, 17 Februari 2026 - 08:39 WIB

Jelang Ramadan, DPRD Melawi Minta Pengawasan Ketat Harga Sembako dan LPG

Senin, 16 Februari 2026 - 21:23 WIB

Ribuan Warga Meriahkan Pawai Obor Sambut Ramadan 1447 Hijriah di Melawi

Senin, 16 Februari 2026 - 16:56 WIB

Lembaga Adat Segel Tambang Diduga Ilegal Milik PT GUM, DAD Belitang Hulu Minta Aktivitas Dihentikan

Minggu, 15 Februari 2026 - 21:03 WIB

Diduga Lakukan Penambangan Galian C Tanpa Izin, PT GUM Tuai Sorotan Tokoh Masyarakat Belitang Hulu

Minggu, 15 Februari 2026 - 18:44 WIB

Politisi Partai Gerindra Tekankan CSR Tak Lagi Seremonial, Harus Fokus Pemulihan Lingkungan dan Pemberdayaan SDM

Berita Terbaru