BKD Kalbar Minta Kabupaten Hitung Kebutuhan Pegawai

oleh

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat meminta seluruh kabupaten/kota untuk menghitung kebutuhan nyata Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar dapat menerima Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2011. <p style="text-align: justify;"><br />"Penghitungan kebutuhan nyata itu paling lambat Desember 2011," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Barat, Robertus Isdius di Pontianak, Jumat.<br /><br />Robertus mengatakan, dalam jangka waktu kurang dari dua bulan itu, sangat tidak mungkin pemerintah kabupaten/kota bisa mempersiapkan penerimaan CPNS dengan mengusulkan kebutuhan nyata tersebut.<br /><br />Nantinya, kata dia, hasil perhitungan tersebut harus disampaikan ke Menteri PAN sebagai dasar menentukan kebutuhan formasi CPNS.<br /><br />"Jadi untuk tahun 2011, semua daerah fokus menyelesaikan perhitungan kebutuhan PNS," tegas Robertus Isdius.<br /><br />Robertus Isdius menegaskan, moratorium (penghentian sementara) penerimaan CPNS telah ditegaskan oleh Tim Sosialisasi Moratorium CPNS dari Asisten Deputi Reformasi Birokrasi Sekretariat Wakil Presiden di hadapan kepala BKD,Kepala Bagian Organisasi Kabupaten/kota, serta kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kalbar di Pontianak, baru-baru ini.<br /><br />Tidak hanya itu, dalam sosialisasi tersebut juga berisikan Keputusan Bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri mengenai Moratorium.<br /><br />Anggota Komisi D DPRD Kalbar, Martinus Sudarno sebelumnya mengatakan, pemerintah daerah di provinsi itu masih berpeluang merekrut pegawai negeri sipil meski pemerintah pusat sudah menetapkan moratorium hingga September 2012.<br /><br />"Hasil konsultasi kami ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, membuka peluang itu karena di Kalbar masih kekurangan pegawai negeri sipil terutama untuk pendidikan dan kesehatan," katanya.<br /><br />Menurutnya, sejak tiga tahun terakhir, di Kalbar terjadi pengurangan jumlah guru karena memasuki pensiun. Ia mengungkapkan, guru yang pensiun tersebut diangkat seiring program pembangunan sekolah berdasarkan Inpres tahun 1976 dan beberapa tahun berikutnya.<br /><br />"Jumlahnya mungkin seribuan orang. Ini belum lagi kekurangan guru yang terjadi di Kalbar dalam kondisi normal, di luar pensiun tersebut," kata Martinus Sudarno.<br /><br />Komisi D DPRD Provinsi Kalbar konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pada Senin (10/10) lalu di Jakarta agar pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi tersebut.<br /><br />Terpisah, Wali Kota Pontianak Sutarmidji mengungkapkan, pihaknya tidak bisa mengejar batas waktu analisis kebutuhan pegawai.<br /><br />Pada tahun 2011 ini pula, kata dia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga tidak membuka penerimaan formasi CPNS, sehingga Pemkot Pontianak juga mengikutinya.<br /><br />"Penerimaan CPNS harus mengacu pada pemprov. Sebab, aturannya harus dikoordinir oleh Gubernur Kalbar. Kalau provinsi memperbolehkan tahun ini menerima pegawai, kami ikut. Kalau tahun depan baru diperbolehkan, kami juga ikut," jelas Sutarmidji. Ia menjelaskan, selain mengikuti petunjuk dari Pemprov Kalbar, pemkot juga tidak bisa menyelesaikan analisis kebutuhan pegawai, seperti yang diharuskan dari Menpan hingga akhir tahun ini.<br /><br />Dirinya menilai, analisis kebutuhan pegawai sangat merepotkan. Tetapi itu sangat diperlukan. Sehingga, tidak ada kecurigaan, kepentingan atau pun titipan pejabat.<br /><br />Untuk itu ia berharap, agar seluruh kabupaten/kota di Kalbar tahun depan sudah siap dengan analisis tersebut, sehingga diperbolehkan menerima formasi CPNS pada tahun depan. <strong>(phs/Ant)</strong></p>