BKKBN Kalbar Kesulitan Layani Akseptor Non-JKN

oleh

BKKBN Provinsi Kalimantan Barat kesulitan melayani akseptor yang belum masuk dalam program jaminan kesehatan nasional (Non-JKN), karena dari segi pembiayaan belum terlayani. <p style="text-align: justify;">"Para akseptor itu dari segi pembiayaan belum terlayani," kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar Dwi Listyawardani di Pontianak, Selasa.<br /><br />Sementara untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), PNS, TNI dan Polri secara otomatis menjadi peserta Prgram JKN," kata Dwi Listyawardani di sela Pra-Rakerda Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kalbar Tahun 2014.<br /><br />Ia megatakan bahwa akseptor yang tidak terjangkau dan belum menjadi peserta JKN, jumlahnya juga banyak.<br /><br />"Itu yang harus disiasati," kata Dwi Listyawardani. Misalnya menggunakan pos-pos penganggaran yang masih bisa membiayai sebagian akseptor yang belum dilayani program tersebut.<br /><br />Ia menambahkan ada skema yang bisa digunakan agar para akseptor itu bisa dilayani secara gratis. Misalnya, pelayanan dengan memanfaatkan momentum bhakti TNI/KB Kesehatan atau KB Kesehatan Bhayangkara.<br /><br />"Kalau ada pelayanan momentum seperti itu, tidak melihat apakah akseptor miskin, setengah miskin, mereka cukup datang ke tempat pelayanan, tidak perlu membayar," ujar dia.<br /><br />Pihaknya juga mendukung akseptor yang akan masuk dalam program JKN. <strong>(das/ant)</strong></p>