BKOW Kaltim Ajak "Perangi" KDRT Dan "Trafficking"

oleh
oleh

Dewan Pengurus Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalimantan Timur mengajak semua pihak memerangi tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kejahatan perdagangan manusia atau "human trafficking" yang masih tinggi. <p style="text-align: justify;">"Di Kaltim lebih dari 100 kasus KDRT. Misalnya sepanjang 2014 di Kota Bontang terdapat 38 kasus KDRT, kemudian di Kabupaten Kutai Kartanegara ada 12 kasus yang masuk kepolisian," ujar Ketua Umum BKOW Kaltim Astuti Tommy di Samarinda, Selasa.<br /><br />Hal itu dikatakan Astuti ditemuai wartawan setelah kepengurusan BKOW Kaltim periode 2014-2019 dilantik oleh Wakil Gubernur Kaltim M Mukmin Faisyal, di ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim.<br /><br />Begitu pula untuk kasus HIV/AIDS yang masih tinggi di Kaltim, dia akan bekerja sama dengan pihak terkait dan pemerintah untuk berupaya meminimalisir, apalagi belakangan HIV/AIDS sudah banyak menyerang ibu rumah tangga dan bayi.<br /><br />Jumlah penderita HIV/AIDS di Provinsi Kaltim dan Kaltara yang terdeteksi hingga saat ini sekitar 3.500 orang, sehingga kondisi ini sangat menghawatirkan dan perlu penananganan serius.<br /><br />"Untuk itu, kami akan terus mengajak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pihak terkait untuk bekerja sama mengatasi masalah yang dihadapi banyak perempuan seperti KDRT, human trafficking, dan HIV/AIDS," ujarnya.<br /><br />Pihaknya bertekad memaksimalkan peran untuk melindung hak-hak perempuan, yakni dalam kaitan membantu keberhasilan pembangunan di Kaltim.<br /><br />Setelah pelantikan ini lanjut dia, organisasi yang menaungi 46 organisasi wanita tersebut akan langsung melaksanakan tugas dan bekerja maksimal, karena harapan organisasinya adalah melaksanakan program guna meningkatkan peran perempuan.<br /><br />Dia juga mengatakan bahwa perempuan memiliki andil besar dalam meningkatkan pembangunan, namun selama ini perempuan masih dianggap lemah dari laki-laki sehingga BKOW Kaltim berusaha menghilangkan anggapan tersebut.<br /><br />Menurutnya, tingkat keberhasilan partisipasi perempuan di mata publik harus diangkat dan diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki, sehingga perempuan bisa membuktikan kinerja, seperti yang terbukti selama ini kiprah perempuan sudah banyak mewarnai kancah politik karena ada yang jadi bupati dan di kursi legislatif. (das/ant)</p>