BNNK Pontianak Intensifkan Tes Urine

oleh

Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pontianak mulai tahun 2013 mengintensifkan tes urine mulai dari murid Sekolah Dasar (SD) hingga SMA/sederajat serta masyarakat umum di wilayah itu. <p style="text-align: justify;">"Tahun 2012, sebenarnya sudah banyak pihak kepala sekolah tingkat SD yang ingin dilakukan tes urine, tetapi tidak bisa dilaksanakan karena anggarannya terbatas," Kepala BNNK Pontianak Ajun Komisaris Besar (Pol) Andi Harun AR di Pontianak, Rabu.<br /><br />Ia menjelaskan, BNNK Pontianak mendapat anggaran untuk melakukan tes urine kepada sekitar tiga ribu orang dalam tahun 2012, sehingga tidak semua keinginan masyarakat, kelompok masyarakat dan lain-lainnya bisa dipenuhi.<br /><br />"Mudah-mudahan tahun 2013, alokasi anggaran untuk melakukan tes urine kembali ditingkatkan, sehingga kami bisa melakukan tes urine mulai dari lingkungan sekolah dasar hingga perguruan tinggi," ujarnya.<br /><br />Menurut Andi, tes urine dilakukan sekaligus sebagai upaya pencegahan, agar masyarakat tahu mengenai dampak dari narkotika bagi generasi penerus bangsa.<br /><br />Andi Harun menambahkan, selain melakukan tes urine, sekaligus sosialisasi kepada seluruh masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba, baik bagi kesehatan maupun psikologis pengguna.<br /><br />Ke depan akan melakukan tes urine secara insidentil, terhadap pegawai negeri sipil, guru, sekolah dan lain-lain, artinya tes urine yang dilakukan secara tiba-tiba, seperti saat para pegawai sedang beraktivitas.<br /><br />"Kami akan datang secara tiba-tiba dan langsung melakukan tes urine di saat para pegawai sedang sibuk bekerja," ungkapnya.<br /><br />Sementara itu, Wali Kota Pontianak Sutarmidji menyambut baik langkah BNNK Pontianak untuk mengintensifkan tes urine di kalangan PNS, tenaga pendidik, massyarakat umum, dan lingkungan sekolah.<br /><br />"Pemkot Pontianak tidak main-main dalam memberikan sanksi tegas kepada PNS yang terlibat narkoba dan pengguna narkoba, yakni menempatkan pada satuan kerja yang tidak strategis," ujar Sutarmidji.<br /><br />Karena menurut dia, kalau PNS yang terlibat atau pengguna narkoba moralnya sudah pasti rusak sehingga tidak layak di tempatkan pada bidang pelayanan publik. <strong>(phs/Ant)</strong></p>