BNPP Harus Bersinergi Bangun Perbatasan

oleh

Masyarakat perbatasan meminta agar Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) yang dibentuk pemerintah pusat untuk menangani ketertinggalan pembangunan di daerah perbatasan dapat bersinergi dengan pihak lain dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini disampaikan oleh dua orang warga desa Jasa kecamatan Ketungau Hulu Edy Syabirin dan Subandi belum lama ini. <p style="text-align: justify;">Dua pria yang telah mengikuti Bimtek dan sosialisasi keberadaan BNPP di Jakarta pada Jun 2011 lalu ini mengatakan bahwa tanpa sinergi dengan pihak lain, maka program BNPP tidak akan membuat banyak perubahan di daerah perbatasan. <br /><br />“BNPP harus bermitra dengan pemerintah kabupaten dan masyarakat dalam menjalankan tugas. Khususnya dalam mengawasi berbagai kebijakan pemerintah pusat dalam membangun daerah perbatasan,”ungkap Edy Syabirin.<br /><br />Ditambahkan Subandi, mantan kepala dusun Jasa selain berada di ibukota kabupaten, keberadaan BNPP juga harus difungsikan di tingkat kecamatan. Sehingga apa yang akan dilakukan oleh BNPP didasarkan pada fakta di lapangan. Apalagi BNPP adalah sebuah lembaga yang memiliki kapasitas langsung atau jalur khusus ke pusat.<br /><br />“Kita minta juga BNPP mau melibatkan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan perbatasan. Bila perlu dari pemerintah pusat langsung menetapkan bagaimana peran masyarakat di BNPP itu,”ujarnya.<br /><br />Dikatakan Subandi ada dua hal yang sangat menganjal masyarakat perbatasan. Yaitu masalah status jalan yang membentang dari depan Makorem hingga ke desa Jasa yang akan menjadi pintu masuk antara Malaysia dan Indonesia di kabupaten Sintang. <br /><br />Hal kedua adalah masalah status hutan lindung yang melingkupi sebagian besar wilayah Jasa. Bahkan lantaran masih berstatus hutan lindung, banyak masyarakat yang menjadi korban. Dilarang berladang di areal yang selama ini telah menjadi tempat mereka bercocok tanam.<br /> <br />“Kenapa kami yang harus dijadikan korban keluar dari daerah yang biasa menjadi tempat kami berladang. Padahal di lahan itu kami sudah turun temurun bercocok tanam,”katanya.<br /><br />Keduanya pun mengkritisi kebijakan antar lembaga negara yang tumpang tindih. Yaitu antara BPN yang mengeluarkan serttifikat dengan dinas kehutanan yang menetapkan kawasan di daerah mereka sebagai hutan lindung.<br /><br />“Kalau Jalan menuju ke daerah kami belum punya status dan daerah kami masih dinyatakan masuk kawasan hutan lindung, lalu bagaimana perbatasan bisa dibangun. Saya pikir pemerintah harus melihat kondisi real yang ada di lapangan,”tegasnya.<strong>(phs)</strong></p>