Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat akan menggelar rapat koordinasi penanggulangan bencana yang akan dihadiri Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Lingkungan Hidup. <p style="text-align: justify;">"Dalam Rakor tersebut akan dibahas mengenai kondisi Kalbar yang banyak dilakukan pembukaan lahan untuk pembangunan sehingga berakibat kurangnya kawasan hutan," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Fathan Abdul Rasyid di Pontianak, Kamis.<br /><br />Menurut Fathan, dalam Rakor tersebut pula menjadi kesempatan bagi Kalbar untuk mengajukan beberapa revisi kepada pemerintah pusat untuk perubahan alih fungsi lahan yang menjadi kewenangannya.<br /><br />"Kemudian kami juga akan menyampaikan beberapa masalah yang tidak bisa dihadapi saat menangani kebakaran hutan dan lahan," kata Fathan.<br /><br />Ia menilai, Kalbar sebagai daerah dengan kondisi alam seperti itu tentunya diharapkan pemerintah pusat dapat memberikan bantuan peralatan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.<br /><br />"Tetapi kami juga berharap tetap memberdayakan masyarakat, karena dalam penanganan bencana itu memang tugas pemerintah disertai partisipasi dari masyarakat," kata Fathan menjelaskan.<br /><br />Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Kalbar Muhammad Ridwan membenarkan akan adanya Rakor BPBD di Ruang Balai Petitih Kompleks Kantor Gubernur Kalbar Jumat (15/7) yang dihadiri dua menteri.<br /><br />"Rakor tersebut akan membahas mengenai antisipasi pemerintah untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan," kata Ridwan.<br /><br />Menurut Ridwan, dilakukannya Rakor tersebut karena wilayah Kalbar yang telah berulang kali mengalami musibah kebakaran hutan dan lahan.<br /><br />"Ditambah lagi dengan kabut asap yang terjadi," kata Ridwan. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
