Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat memperoleh alokasi dana sebesar Rp1,3 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2011. <p style="text-align: justify;">"Kami merasa diperhatikan, setelah ada kerelaan dari DPRD Kalbar mengalihkan anggaran kendaraan dinas mereka untuk kami," kata Kepala Sub Bidang Logistik BPBD Kalbar Supardi di Pontianak, Jumat.<br /><br />Menurut dia, selama ini BPBD Kalbar hanya menerima dana dari APBD murni 2011 sebesar Rp1,3 miliar saja di luar gaji tidak cukup untuk mengurusi bencana yang ada di Kalbar.<br /><br />"Karena dana tersebut juga akan dibagi untuk operasional dengan empat bidang di BPBD," kata Supardi.<br /><br />Dari anggaran APBD-P 2011, kata dia akan dialokasikan untuk membeli mobil operasional penanggulangan bencana dan logistik cadangan.<br /><br />"Sebab, selama ini kendaraan operasional dirasakan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh daerah di Kalbar," katanya.<br /><br />Sedangkan untuk pembelian logistik cadangan seperti kain sarung, pakaian mulai bayi hingga dewasa, serta sembako akan dianggarkan, diharapkan akan juga dialokasikan dari dana sisa pembeliaan kendaraan operasional itu.<br /><br />Kemudian, menurut dia untuk penanganan bencana di Kalbar pihaknya hanya menunggu respon atau laporan dari kabupaten/kota setempat.<br /><br />"Sebab, sesuai aturan, jika kabupaten merasa mampu maka akan ditangani kabupaten sendiri, namun jika kabupaten membutuhkan bantuan dengan berkoordinasi, maka BPBD akan turun," katanya.<br /><br />Selain itu, kata dia, jika terjadi bencana yang sama yang menimpa dua kabupaten berdekatan, secara otomatis BPBD akan mengambil alih untuk memberikan bantuan kepada para korban.<br /><br />"Kami lihat kalau mampu, kami tidak turun, namun jika tidak, dan meminta, kami siap," katanya.<br /><br />Sebelumnya, dana sebesar Rp1,3 miliar tersebut merupakan anggaran yang diperuntukkan untuk pembelian mobil dinas bagi pimpinan DPRD Provinsi Kalbar. Namun, setelah melalui tahapan, anggaran pembelian mobil dinas itu ditiadakan dan dialihkan ke BPBD Kalbar untuk lebih mengoptimalkan penanggulangan bencana di provinsi itu.<strong> (phs/Ant)</strong></p>
