BPK-Pemda Kalbar Sepakati Akses Data Pengelolaan Keuangan

oleh

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat dan Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalbar telah menyepakati pengembangan dan pengelolaan sistem informasi akses data dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. <p style="text-align: justify;">"Kesepakatan ini dibuat agar tercipta hubungan kerja sama pengembangan dan pengelolaan sistem informasi keuangan negara dan bukan untuk mengatur kewenangan atau perizinan bagi BPK untuk mengakses data milik lembaga negara, kementerian atau badan," kata Kepala BPK Perwakilan Kalbar, Adi Sudibyo di Pontianak, Kamis.<br /><br />Hadir dalam penandatanganan nota kesepahaman tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data, di antaranya Gubernur Kalbar Cornelis, bupati dan wali kota se-Provinsi Kalbar dan Muspida Pemerintah Provinsi Kalbar dan kabupaten/kota.<br /><br />Ia menjelaskan, adanya nota kesepahaman tersebut mengingat entitas pemeriksaan BPK cukup banyak dalam waktu yang singkat, sementara jumlah pemeriksa BPK masih terbatas.<br /><br />Sehingga BPK memanfaatkan kemajuan teknologi dalam mengidentifikasi informasi apa saja dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan pengelolaan keuangan negara.<br /><br />Ketua BPK RI Hadi Poernomo mengatakan, bagi pemerintah daerah Provinsi Kalbar dan kabupaten/kota yang telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman itu, selanjutnya dibentuk pusat data BPK RI dengan menggabungkan data elektronik atau elektronik auditee (E-Auditee) melalui itu, BPK dapat melakukan perekaman, pengolahan, pemanfaatan dan pantauan yang bersumber dari berbagai pihak.<br /><br />"Konsep tersebut disebut dengan BPK Sinergi sehingga monitoring keuangan negara akan semakin kuat," katanya.<br /><br />Ia berharap, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dapat lebih optimal sehingga hasil yang didapatkan untuk mendorong terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.<br /><br />Dengan penandatanganan ini, BPK RI telah menandatangani 939 nota kesepahaman, di antaranya dengan DPRD sebanyak 514, BPK luar negeri 13, lembaga negara 6, kementerian 34, non kementerian 40, BUMN 141 dan pemerintah daerah sebanyak 191 nota kesepahaman, termasuk 412 nota kesepahaman tentang pengembangan dan pengelolaan informasi untuk akses data, kata Hadi.<br /><br />Sementara itu, Gubernur Kalbar Cornelis menyambut baik langkah yang telah dilakukan oleh BPK dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi akses data untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.<br /><br />"Saya berharap dengan telah dilakukannya nota kesepahaman ini maka tidak ada lagi ditemukan bupati/wali kota yang melakukan penyimpangan dalam mengolah keuangan negara," katanya.<br /><br />Ia menjelaskan, tanpa adanya kontrol maka penggunaan uang negara akan menjadi tidak tepat sasaran sehingga diperlukan lembaga kontrol negara seperti yang dilakukan oleh BPK.<br /><br />Cornelis berharap, ke depan tidak ada lagi penilaian penggunaan keuangan negara menjadi temuan sehingga dinilai tidak wajar oleh BPK.<strong> (das/ant)</strong></p>