BPK-Pemda Se Kalsel Sepakati Akses Data

oleh

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan nota kesepahaman pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta 12 pemerintah kabupaten dan kota se provinsi ini, Penandatanganan berlangsung di Aula BPK Kalsel Kota Banjarbaru, Kamis, antara Kepala Perwakilan BPK RI Kalsel, Jack Anwar Mursidi dengan Gubernur Kalsel Rudy Ariffin, bupati dan wali kota se Kalsel. <p style="text-align: justify;">Penandatanganan itu disaksikan Ketua BPK RI Hadi Poernomo, Sekjen BPK Hendar Ristriawan, Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK Abdul Latief, Ketua DPRD Kalsel, dan anggota Forum Kooordinasi Pimpinan Daerah se Kalsel serta pejabat di lingkungan BPK RI.<br /><br />Menurut Kepala BPK RI Hadi Poernomo, penandatanganan MoU itu merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan sinergi antara BPK RI dengan para pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah.<br />&lt;br />"MoU ini sebagai salam "kulonuwun" dari BPK dengan kepala daerah untuk mengakses data sehingga kami dapat melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara," ujarnya.<br /><br />Ia mengatakan, BPK RI mendapat kewenangan meminta data atau dokumen kepada pihak yang diperiksa (auditee) atau pihak lain yang terkait dan membentuk pusat data dengan auditee melalui strategi link and match.<br /><br />Dijelaskan, melalui pusat data BPK dapat melakukan perekaman, pengolahan, pemanfaatan dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.<br /><br />"Melalui cara itu monitoring keuangan negara akan semakin kuat dan pemeriksaan BPK RI semakin efisien, efektif dan ekonomis karena petugas tidak perlu terjun langsung ke lapangan," ujarnya.<br /><br />Dikatakan, konsep itu disebut BPK Sinergi dimana BPK menjalin kerja sama pembentukan pusat data BPK secara elektronik dengan auditee sehingga menghasilkan Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI).<br /><br />Diharapkan, BPK Sinergi dapat memberikan manfaat seperti berkurangnya KKN secara sistimatik dan mendukung optimalisasi penerimaan negara disamping juga mendukung efisiensi dan efektivitas pengeluaran negara.<br /><br />"Jika inisiatif BPK ini terealisasi maka optimalisasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan serta tanggungjawab keuangan negara lebih cepat terwujud dan dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat," ujarnya.<br /><br />Ditambahkan, BPK RI telah menandatangani 1.012 nota kesepahaman, termasuk 485 nota kesepahaman tentang pengembangan dan pengelolaan informasi untuk akses data.<br /><br />Perinciannya, 514 MoU dengan lembaga DPRD, 13 MoU dengan BPK luar negeri, 6 MoU dengan lembaga negara, 34 MoU dengan kementerian, 40 MoU dengan non-kementerian, 141 MoU dengan BUMN dan 264 MoU dengan pemda.<br /><br />Gubernur Kalsel Rudy Ariffin menyambut baik dan mendukung langkah BPK RI sehingga bisa melaksanakan tata kelola dan tanggung jawab keuangan negala lebih optimal.<br /><br />"Kami sangat mendukung langkah BPK karena dapat membuat kinerja pemerintah daerah lebih optimal sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk mendorong terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat," katanya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>