BPK – Pemerintah Kalsel Kerja Sama Transparansi Keuangan

oleh

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi serta Kabupaten se-Kalimantan Selatan melakukan penandatanganan kerja sama untuk mensinergikan berbagai data keuangan sistem elektronik. <p style="text-align: justify;">Ketua BPK RI Hadi Purnomo, di Banjarmasin Jumat mengatakan, melalui kerja sama tersebut diharapkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dapat lebih optimal.<br /><br />Dengan demikian, kata dia, hasilnya dapat digunakan untuk mendorong terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.<br /><br />Menurut dia lagi dengan penggabungan data elektronik antara BPK RI (e-BPK) dengan data elektronik auditee (e-Auditee) akan terbentuk pusat data auditee melalui strategi "link and match".<br /><br />Dengan demikian BPK lebih mudah melakukan perekaman, pengolahan, pemanfaatan dan pantauan data dalam rangka melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.<br /><br />"Dengan sistem ini monitoring keuangan negara akan semakin kuat, dan pemeriksaan BPK akan semakin efektif dan efisien," katanya.<br /><br />BPK berhak dan berwenang untuk mengakses data terperiksa (auditee), dan atau pihak lain yang terkait, sesuai dengan ketentuan pasal 10 huruf a dan b UU Nomor 15 Tahun 2004 dan pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006.<br /><br />Jadi tambah dia, walau tanpa nota kesepahaman, BPK RI tetap berwenang mengakses data pemerintah daerah dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan tanggung jawab keuangan negara.<br /><br />"Nota kesepahaman ini lebih mengatur tata cara akses data terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara," katanya.<br /><br />Selain Bupati/Wali kota se-Kalsel penandatanganan kerja sama juga dihadiri Ketua DPRD Provinsi dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota, Sekda Provinsi dan Sekda Kabupaten/Kota se-Kalsel.<br /><br />Penandatanganan tersebut juga dihadiri Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan Jack Anwar Mursidi, Gubernur Kalimantan Selatan H Rudy Ariffin, Sekjen BPK RI Hendar Ristiawan dan Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Abdul Latief di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.<br /><br />Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin mengatakan Pemprov Kalsel siap melaksanakan kerja sama dalam bentuk apapun dengan BPK untuk perbaikan sistem pertanggungjawaban keuangan Negara.<br /><br />Menurut Rudy, kerja sama tersebut relevan dengan upaya pemerintahannya dalam melakukan perbaikan pengelolaan sistem keuangan daerah.<br /><br />"Kita berharap akan menghasilkan sistem informasi keuangan yang lebih baik dan pengelolaan keuangan yang lebih berkualitas, transparan dan akuntabel," katanya.<br /><br />Menurut dia, pengelolaan sistem keuangan yang baik akan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. <strong>(phs/Ant)</strong></p>