BPK-RI: LKPD Kalsel 2011 Terdapat 27 Temuan

oleh

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) mengungkapkan, dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2011, terdapat 27 temuan. <p style="text-align: justify;">Temuan tersebut selain masalah yang terulang, terdapat pula beberapa temuan yang dinilai signifikan, ungkap Kepala Perwakilan BPK-RI Kalsel Jack Anwar Mursidi pada rapat paripurna istimewa DPRD setempat, yang dipimpin ketuanya Nasib Alamsyah, di Banjarmasin, Kamis.<br /><br />Rapat paripurna istimewa itu sendiri, yang lengkap dihadiri tiga wakil ketua dewannya, Muhammad Iqbal Yudianoor, Fathurrahman dan H Riswandi tersebut, dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas LKPD Kalsel 2011.<br /><br />Tapi Kepala Perwakilan BPK-RI Kalsel itu tidak merinci temuan pada LKPD 2011 pemerintah provinsi (Pemprov) tersebut, kecuali menyebutkan, antara lain penatausahaan hutang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, belum memadai.<br /><br />Selain itu, terdapat realisasi belanja hibah yang belum disampaikan laporan pertanggungjawabannya, ungkapnya dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kalsel tersebut yang juga hadir gubernur setempat H Rudy Ariffin.<br /><br />Temuan lainnya, berupa pertanggungjawaban belanja bantuan sosial (bansos) tidak tepat, serta penatausahaan piutang pelayanan dan piutang pajak daerah belum tertib, lanjutnya.<br /><br />Menurut dia, masih terjadinya temuan berulang tersebut menandakan, rekomendasi BPK-RI belum sepenuhnya mendapat perhatian dari Pemprov Kalsel.<br /><br />Oleh karenanya, terkait LKPD Kalsel 2011 tersebut, BPK-RI juga belum bisa memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan terpaksa harus puas terhadap opini Wajar Dengan Pengecualian (WTP).<br /><br />Namun BPK-RI menilai, dalam LKPD Kalsel 2011 menunjukan kemajuan dari LKPD-LKPD tahun sebelumnya, dan berharap keadaan tersebut terus terjadi perbaikan-perbaikan.<br /><br />Terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel 2011, BPK-RI telah memeriksa laporan keuangan yang terdiri laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.<br /><br />Pemeriksaan BPK-RI tersebut meliputi, pendapatan dengan realisasi Rp3,14 triliun atau 124,35 persen, belanja dan transfer dengan realisasi Rp2,46 triliun atau 90,31 persen, serta aktiva Rp8,66 triliun dan pasiva Rp8,66 triliun, demikian Jack. <strong>(phs/Ant)</strong></p>