Bertempat di kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (30/01/2013) Ketua DPRD Sintang, Bupati Sintang dan Inspektorat Kabupaten Sintang akan menerima dua penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. <p style="text-align: justify;">Demikian dikatakan Plt.Inspektorat Kabupaten Sintang Apolonaris Biong, Selasa (29/01/2013) saat dihubungi kalimantan-news.com.<br /><br />“Besok (Rabu,30 Januari 2013) kita akan menerima laporan hasil pemeriksaan BPK,” ujarnya <br /><br />Adapun hasil laporan yang akan diterima adalah hasil pemeriksaan untuk pelaksanaan belanja daerah Pemkab Sintang tahun 2012 sampai dengan bulan November, serta laporan hasil kinerja dari RSUD Ade M Joen Sintang tahun anggaran 2011 dan sampai dengan semenster pertama tahun 2012.<br /><br />Biong menjelaskan, dari LHP yang akan diserahkan dan diterima tersebut mencakup dua hasil pemeriksaan yakni pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.<br /><br />“Untuk LHP dengan tujuan tertentu menyangkut pelaksanaan belanja daerah Pemkab, sedangkan LHP kinerja adalah RSUD Ade M Joen,” jelasnya.<br /><br />Ditambahkan, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Jenis pemeriksaannya, lanjut Biong dapat bersifat: eksaminasi, review, atau prosedur yang disepakati. <br /><br />“Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern,” ungkapnya.<br /><br />Sedangkan Pemeriksaan Kinerja yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.<br /><br />“Dalam jenis pemeriksaan ini dilakukan uji kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan serta pengendalian intern,” kata Biong.<br /><br />Pemeriksaan kinerja, tambahnya menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengambil tindakan koreksi serta meningkatkan pertanggungjawaban publik. <strong>(*)</strong></p>
