Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerdja Djanegara meminta pemerintah mendorong setiap desa memiliki program pembangunan prioritas yang akan menjadi sasaran alokasi dana desa sehingga lebih efektif dan efisien bagi pembangunan. <p style="text-align: justify;">"Dari pelaksanaannya kami melihat, dari programnya juga kami melihat. Nah, mestinya setiap desa punya program yang berbeda, jangan disamakan. Misalnya desa ini membuat jalan, desa lainnya membuat infrastruktur lain," kata Moermahadi di Kuta, Badung, Bali, Senin.<br /><br />Moermahadi mengatakan BPK sedang intensif melakukan Diskusi Kelompok Terbatas dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk menentukan formula audit dana desa.<br /><br />Formula audit dana desa diperlukan agar anggaran dana desa yang tahun ini sebesar Rp60 triliun tidak disalahgunakan. Namun, audit dana desa juga perlu dilengkapi pendampingan kepada aparatur desa agar aparatur tidak terjebak masalah hukum dalam mengelola dana desa.<br /><br />Dana desa merupakan alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang baru direalisasikan sejak 2015.<br /><br />Moermahadi mengatakan saat ini BPK masih melakukan pemetaan terhadap masalah-masalah penggunaan dana desa.<br /><br />"Bagaimana cara pemetaannya? Harusnya dana desa dilihat dari programnya apa. Sekarang kan langsung diserahkan ke kabupaten," ujarnya.<br /><br />BPK juga, kata Moermahadi, tidak mungkin dapat melakukan audit dana desa sendirian. Maka itu, diskusi dan konsultasi dengan instansi lain akan terus dilakukan untuk menyempurnakan formula audit dana desa.<br /><br />Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Yudi Ramdan Budiman mengatakan pemetaan yang sedang dilakukan BPK juga termasuk identifikasi masalah untuk mencari akar dan menutup peluang tindakan penyelewengan dana desa yang banyak terungkap dalam beberapa waktu terakhir.<br /><br />"Semester ini kami sedang pemetaan. Jadi ini kan sudah masuk rencana pemeriksaan BPK ke depan. Ini adalah proses yang berkelanjutan. Kami akan mulai audit tahun depan lagi sampai seterusnya, sampai dengan prioritas mana yang akan kami lihat berdasarkan hasil pemetaan itu," ujarnya. (*)<br /><br /><br />Sumber: http://www.antaranews.com</p>
