BPKP Kalbar Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan

×

BPKP Kalbar Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan

Sebarkan artikel ini

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Kalimantan Barat melakukan sosialisasi terkait penyusunan laporan keuangan daerah yang benar terhadap satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kubu Raya. <p style="text-align: justify;">"Bimbingan itu diberikan BPKP agar setiap SKPD yang ada di Kubu Raya bisa memahami mekanisme penyusunan laporan yang benar, sehingga terhindar dari kesalahan pada saat pemeriksaan," kata Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan di Sungai Raya, Jumat (11/02/2011). <br /><br />Muda menjelaskan, dengan dilakukannya sosialisasi itu, diharapkan penyusunan laporan pertanggungjawabannya keuangan daerah bisa selesai dengan cepat dan pemahamannya juga memiliki nilai tambah. <br /><br />Selain itu laporan yang disusun SKPD juga diharapkan tidak hanya dengan dokumen-dokumen yang sifatnya formal rutinitas saja. <br /><br />Muda memaparkan, dengan adanya BPKP Kalbar setidaknya bisa mendampingi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terkait pengelolaan keuangan terutama APBD. <br /><br />"Karena selama ini yang paling disorot oleh BPK terkait pengelolaan APBD di suatu daerah, adalah adanya `disclaimer` (penolakan)," ujarnya. <br /><br />Oleh karena itu, BPKP berharap dapat mendampingi Pemkab Kubu Raya guna pengelolaan keuangan yang lebih baik. Dengan tujuan agar tidak ada suatu temuan yang salah dalam pengelolaan keuangan daerah. <br /><br />Bupati Kubu Raya menjelaskan, dalam mendampingi Pemkab Kubu Raya untuk mengelola keuangan, BPKP akan berjalan beriringan sesuai dengan tugas dan fungsinya. <br /><br />Sehingga dengan adanya kerja sama dengan BPKP Provinsi itu, diharapkan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menunjukkan pencapaian program-program yang selama ini di lakukan. <br /><br />"Sehingga untuk menciptakan Kubu Raya terdepan dan berkualitas bisa tercapai dengan sendirinya," tuturnya. <br /><br />Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Barat Bambang mengatakan, dari hasil pantauan sebagai daerah otonom yang baru terbentuk, Kabupaten Kubu Raya telah menunjukkan berbagai perkembangan pembangunan yang cukup signifikan. <br /><br />"Namun, jika dalam laporannya banyak yang tidak sesuai tentu akan mendapat nilai rendah dari pemerintah pusat," katanya. <br /><br />Bambang berharap SKPD di Pemkab Kubu Raya memperbaiki laporan pengelolaan keuangan agar lebih baik lagi. <strong>(phs/Ant)</strong></p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses