BPKP Kalbar Temukan Kerugian Negara Rp190,5 Miliar

oleh

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Barat, menemukan indikasi kerugian negara sekitar Rp190,5 miliar dari 77 kasus hasil audit sejak tahun 2002 – 2010 di 14 kabupaten/kota provinsi itu. <p style="text-align: justify;">"Hasil audit kami sejak 2002-2010 rata-rata ditemukan kasus indikasi kerugian negara di 14 kabupaten/kota di Kalbar," kata Auditor BPKP Kalbar Sukarni di Pontianak, Kamis.<br /><br />Ia menjelaskan, dari 77 kasus tersebut, 23 diantaranya sudah ditanggani pihak kepolisian, 49 kasus lainnya ditanggani oleh kejaksaan dan lima kasus ditanggani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.<br /><br />Semua kasus yang terdata di BPKP Kalbar, menurut dia, akumulasi dari kasus-kasus yang lama dan sudah maju dalam proses persidangan hingga hingga putus perkaranya.<br /><br />Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang cukup besar, diantaranya korupsi PSDH-DR (Penahanan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi) di Kabupaten Ketapang dan Sanggau dengan kerugian negara sekitar Rp39 miliar.<br /><br />Atas temuan tersebut, dia mengaku, pihaknya sering diminta sebagai saksi ketika kasusnya dimajukan di persidangan, dan tidak sedikit juga diminta penyidik untuk melengkapi bukti-bukti pendukung.<br /><br />Menurut dia, saat ini BPKP Kalbar sedang menangani kasus ADD (Alokasi Dana Desa) di Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Pontianak serta Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Kabupaten Pontianak dan Dana Alokasi Khusus di Kota Pontianak.<br /><br />"Kasus-kasus tersebut kini sudah ditangani oleh penyidik, kami hanya sebatas melaporkan temuan dan penyimpangan sehingga merugikan negara," ungkapnya.<br /><br />Sebelumnya, Kepala BPKP Perwakilan Kalbar Bambang mengatakan, dari hasil pantauannya, sebagai daerah otonom yang baru terbentuk, telah menunjukkan berbagai perkembangan pembangunan yang cukup signifikan.<br /><br />"Namun, jika dalam laporannya banyak yang tidak sesuai tentu akan mendapat nilai rendah dari pemerintah pusat," katanya.<br /><br />Bambang berharap, para SKPD di kabupaten/kota Kalbar memperbaiki laporan pengelolaan keuangan agar lebih baik lagi. <strong>(phs/Ant)</strong></p>