BPMPD : Pemerintah Makin Selektif Mekarkan Desa

oleh

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kalimantan Barat Yoseph Alexander mengatakan pembentukan desa baru kini harus melalui tahapan yang selektif. <p style="text-align: justify;"><br />"Sesuai UU No 6 Tahun 2014, pemekaran desa tidak serta merta," kata Yoseph Alexander saat dihubungi di Pontianak, Senin.<br /><br />Menurut dia, setidaknya ada desa persiapan minimal selama tiga tahun. Kemudian, desa persiapan itu diusulkan pembentukannya ke gubernur.<br /><br />"Kalau disetujui, baru dijadikan desa definitif," katanya menjelaskan.<br /><br />Ia mengakui, banyak usulan pembentukan desa baru atau hasil pemekaran di Kalbar.<br /><br />Salah satunya di Kabupaten Sintang. Di kabupaten itu, ada 100 desa hasil pemekaran.<br /><br />"Desa-desa itu sudah ditetapkan sebelum UU tentang Desa disahkan," kata Yoseph Alexander.<br /><br />Sedangkan untuk pendanaan, diatur di dalam PP 34 dan PP 60. Berdasarkan aturan tersebut, di dalam petunjuk disebutkan, pencairan tahap pertama untuk triwulan I dilakukan pada April.<br /><br />Namun ia mengaku hingga kini belum mengetahui berapa nilai yang akan diperoleh tiap desa.<br /><br />"Tapi ada beberapa kriteria, misalnya kemiskinan, tingkat kesulitan, jumlah penduduk, serta luas wilayah," kata dia.<br /><br />Ia mengakui, dibutuhkan kesiapan bagi aparatur desa sebelum mengelola dana desa. Ia berharap, aturan segera diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri.<br /><br />Seperti tentang pengelolaan keuangan, desa, pemilihan desa, badan permusyawaratan desa, serta perencanaan desa. <strong>(das/ant)</strong></p>