BPMPT Tabalong Tangani 76 Perizinan

oleh
oleh

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, yang resmi terbentuk pada Januari 2015, menangani 76 perizinan di mana 42 di antaranya merupakan perizinan yang baru. <p style="text-align: justify;">Sekretaris BPMPT Kabupaten Tabalong Jumairi di Tanjung, Selasa, mengatakan pelimpahan kewenangan di bidang perizinan dan non-perizinan kepada BPMPT, dituangkan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 tahun 2014.<br /><br />"Sebelumnya Kantor Pelayanan Terpadu hanya menangani 34 jenis perizinan dan setelah terbentuk Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu bertambah menjadi 76 perizinan," katanya.<br /><br />Dari 76 perizinan yang dikelola BPMPT, termasuk di antaranya izin pemungutan hasil hutan kayu/non-ayu (IPHHK), izin pemanfaatan kayu, izin usaha pertambangan dan usaha jasa pertambangan.<br /><br />Selain itu, izin pemotongan hewan (jagal), izin mempekerjakan orang asing, izin penimbunan BBM, dan izin lingkungan.<br /><br />"Kita juga menyediakan sarana pengelolaan pengaduan berupa kotak saran, loket pengaduan, dan informasi prosedur perizinan bagi masyarakat," katanya.<br /><br />Pada kesempatan sebelumnya, sejumlah PNS di jajaran BPMPT Tabalong juga melakukan studi banding ke kantor Badan Penanaman Modal Provinsi Kalsel untuk mempelajari berbagai sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perizinan.<br /><br />Sebagai perangkat daerah yang baru terbentuk, BPMPT mendapatkan pagu anggaran Rp2,3 miliar dari APBD Kabupaten Tabalong 2015 untuk keperluan rehab kantor, pengadaan sarana dan prasarana pendukung lainnya. (das/ant)</p>