BPN Serahkan Sertifikat Tanah Pemda

oleh

Bersamaan dengan perayaan Bulan Bakti Agraria tahun 2012 yang dimulai pada 24 September 2012, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, Syamsuria menyerahkan 18 sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang kepada Sekda Sintang, Zulkifli,HA. Penyerahan sertifikat itu dilaksanakan di ruang rapat sekda Kamis (27/09/2012). <p style="text-align: justify;">“Untuk tahap pertama ini, kita serahkan 18 sertifikat, menyusul beberapa lagi pada bulan Oktober nanti. Sertifikat yang diserahkan ini merupakan tanah pemkab yang digunakan untuk bangunan sekolah, puskesmas, kantor camat, pasar desa, rumah dinas guru, dan fasilitas umum lainnya,”kata Syamsuria.<br /><br />Menurut Syamsuria, BPN telah mengklasifikasikan aset-aset Pemkab Sintang yang diusulkan untuk dibuatkan sertifikatnya ke dalam tiga kategori. Kategori pertama adalah tanah milik pemkab yang telah diusulkan pembuatan sertifikatnya, tetapi belum dilakukan pengukuran karena tapal batas yang belum jelas meliputi  112 bidang. <br /><br />Kategori kedua adalah, tanah pemkab yang sudah dilakukan pengukuran, akan tetapi belum lengkap berkasnya sebanyak 57 bidang. Dan sisanya yang termasuk dalam kategori ketiga adalah tanah yang sudah dilakukan pengukuran dan  masih dalam tahap penyelesaian. <br /><br />Untuk mempercepat proses pengeluaran sertifikat ini, dia meminta dukungan dan kerjasama dari pemda untuk melengkapi berkasnya pada buian Oktober ini, sehingga dapat diselesaikan dan dikeluarkan bulan Oktober ini juga.<br /><br />Dikatakan Syamsu, sejauh ini BPN Sintang telah menyelesaikan 141 sertifikat tanah aset Pemerintah Kabupaten Sintang, dari 279 berkas yang diajukan. Sementara sisa berkas pengajuan yang yang belum dikeluarkan ini, akan diupayakan dapat selesai pada akihr tahun ini.<br /><br />“Bergantung pada penunjuk bataslah. Kalau penunjuk batas ini lancar, kita optimis tahun ini akan selesai,”ujarnya.<br /><br />Dalam kesempatan tersebut, Sekda atas nama Pemerintah Kabupaten Sintang, mengucapkan terima kasih kepada BPN yang telah menyelesaikan pembuatan sertifikat tanah milik pemerintah daerah, karena dengan adanya sertifikat ini, pemkab memiliki kekuatan hukum atas aset yang dimilikinya.<br /><br />“Aset pemkab dapat diselamatkan dari klaim pihak tertentu,"kata Sekda.<br /><br />Ditambahkan Zulkifli, masih banyak aset Pemkab yang belum bersertifikat dan masih berupa surat penyerahan saja.  Pihaknya terus melakukan  pendataan aset dan setiap tahun mengusulkan sertifikasi atas  aset tersebut. Akan tetapi pihaknya  memprioritaskan mengusulkan pembuatan sertifikat atas aset yang dinilai beresiko.<br /><br />“Hampir semua aset pemkab di 14 kecamatan yang digunakan untuk bangunan pendidikan dan kesehatan masih berupa  SKT maupun surat penyerahan saja,”pungkasnya. <strong>(phs)</strong></p>