Buka Lahan, Perkebunan Sawit Wajib Urus IPK

oleh

Dimanfaatkan atau tidak potensi kayu yang ada dalam izin peruntukan perusahaan perkebunan, Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) wajib diurus, jika tidak maka siap-siap menerima sanksi denda 15 kali PSDH DR sesuai ketentuan. <p style="text-align: justify;">Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang, Elisa Gultom kepada kalimantan-news.com.<br /><br />“Perusahaan mau buka lahan tidak bisa sembarangan, sepanjang ada potensi tegakan dalam izin peruntukan, perusahaan wajib mengantongi IPK,” kata Gultom.<br /><br />Persoalan kayu tersebut dimanfaatkan perusahaan atau tidak, ditebang oleh perusahaan atau pihak  lain, menurutnya IPK tetap harus dikantongi.<br /><br />“Prosedurnya ada untuk menghitung nilai tegakan, ekonomis atau tidak dan ada kewajiban mengganti nilai tegakan,” ucapnya.<br /><br />Soal IPK itu telah dengan tegas diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 14/Menhut-II/2011 tentang IPK dimana dijelaskan IPK adalah izin untuk memanfaatkan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan pada hutan produksi atau hutan lindung dengan izin pinjam pakai, dan dari Areal Penggunaan Lain yang telah diberikan izin peruntukan. <br /><br />“Pengecualian IPK terhadap APL yang telah dibebani izin peruntukan hanya terhadap pemanfaatan kayu yang tidak ekonomis,” ucapnya.<br /><br />Kayu tidak ekonomis itu juga menurutnya memiliki penilaian khusus yaitu apabila volume tegakan diameter lebih dari sama dengan 30 sentimeter dan paling banyak 50 meter kubik dalam satu calon IPK namun potensi kayu itu tetap dikenakan kewajiban membayar penggantian nilai tegakan yang didasarkan pada hasil timber cruising dengan intensitas 100 persen untuk kayu berdiameter lebih dari sama dengan 30 sentimeter.<br /><br />“Prosesnya dilakukan oleh dinas kabupaten dan setelah dilunasi kewajibannya kepada negara berupa penggantian nilai tegakan, PSDH dan DR dapat diangkut dengan dilengkapi dokumen angkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.<br /><br />Soal hak, kewajiban dan larangan bagi pemegang IPK, dalam pasal 41 dijelaskan untuk mencegah penyalahgunaan IPK untuk kegiatan perkebunan, maka IPK dilakukan dengan tahapan untuk luas IPK tahap I disesuaikan dengan ketersediaan jumlah bibit tanaman perkebunan yang tersedia dan pemberian luas IPK tahap berikutnya diberikan berdasarkan kemampuan realisasi luas penanaman tanaman perkebunan pada tahap I IPK. <br /><br />Sementara, mengenai sanksi maka diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 junkto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, apabila melakukan penebangan diluar areal izin peruntukan. <br /><br />“Denda sebesar 15 kali PSDH dan ditambah membayar PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan kayu, apabila melakukan penebangan di areal izin peruntukannya, tanpa memiliki IPK untuk volume tegakan lebih dari 50 meter kubik,” ucapnya.<br /><br />Sejauh ini menurutnya, dari 41 izin perkebunan yang sudah ada di Sintang ia mengatakan baru dua perusahaan yang mengantongi IPK.<br /><br />“Sesuai aturan ini, untuk perusahaan yang baru mulai aktivitas memang diwajibkan mengantongi IPK, digunakan atau tidak kayunya,” tegasnya. <strong>(*)</strong></p>