Bulog Ditugaskan Pemerintah Jaga Stok Gula Pasir

oleh

Perum Bulog Divre Kalimantan Barat mengakui telah ditugaskan oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan untuk menjaga dan menjual gula pasir di provinsi itu. <p style="text-align: justify;">"Kami (bulog) mulai tahun ini diberikan tugas oleh Kementerian Perdagangan untuk penyediaan stok gula pasir melalui dua jenis, yakni dari dalam negeri yang dipasok dari Jawa Timur, dan impor gula pasir dari Thailand," Kepala Perum Bulog Divre Kalbar Karyawan Gunarso di Pontianak, Kamis.<br /><br />Gula impor asal Thailand saat ini berada di Medan yang diprioritaskan untuk di Pulau Sumatera, sementara di Jakarta untuk memenuhi kebutuhan gula pasir di daerah timur Indonesia, salah satunya di Provinsi Kalimantan Barat.<br /><br />"Oleh karena itu, Bulog Kalbar diminta membantu untuk memasarkan gula pasir tersebut salah satunya melalui CV Agro Abadi," ungkapnya.<br /><br />Dalam kesempatan itu, dia membenarkan CV Agro Abadi telah membeli gula pasir dari Bulog Kalbar yang dilengkapi dokumen resmi.<br /><br />Sebelumnya, Koordinator Tim Investigasi Komisi A DPRD Kota Pontianak Harry Andrianto menuding Perum Divre Bulog Kalbar "menghancurkan" petani dan pabrik tebu dalam negeri dengan mendorong impor gula pasir asal Thailand dalam jumlah besar melalui CV Agro Abadi.<br /><br />"Bulog itu perusahaan asing atau mau buat modus baru, kok malah mendorong barang impor masuk ke Kalbar, padahal stok gula pasir dalam negeri saat ini berlebihan," katanya.<br /><br />Modusnya, yakni gula pasir itu masuk melalui perbatasan Malaysia. Selain impor gula tersebut mengancam kelangsungan petani tebu, kualitas gula pasir itu juga belum diketahui, dan bisa saja gula rafinasi, katanya.<br /><br />"Dari data dan informasi yang kami dapat banyak pengusaha sembako aliran hitam, selain memasukkan gula tanpa dokumen lengkap, juga memasukkan beras afkir atau beras rusak ke Kalbar dalam jumlah besar, kemudian di oplos dengan beras bagus atau dijual menjadi merek ternama," ungkapnya.<br /><br />Modus tersebut juga dilakukan dengan mencuci beras masyarakat miskin dengan bahan pemutih atau bahan kimia lainnya, katanya.<br /><br />"Kami minta aparat hukum, yakni Kepolisian Daerah Kalbar menindak tegas siapapun pelaku penyeludupan barang-barang ilegal dari Malaysia ke Kalbar," ujarnya. (das/ant)<br /><br />Cetak E-KTP Akan Diserahkan Ke Disdukcapil Daerah  <br />Pontianak, 3/7 (Antara) – Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang, Syarif Muhammad Taufik mengatakan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) tidak lama lagi akan diserahkan pada pemerintah daerah.<br /><br />"Kemungkinan Agustus atau September tahun ini, pencetakan E-KTP sudah diserahkan ke daerah," kata Syarif Muhammad Taufik saat dihubungi di Sintang, Kamis.<br /><br />Ia menjelaskan kepingan E-KTP masih dari pemerintah pusat, sistemnya juga tidak lepas dari pengendalian pemerintah pusat.<br /><br />Data penduduk yang sudah melakukan perekaman dikirim ke data center, kemudian data tersebut diverifikasi dahulu oleh Kementerian Dalam Negeri, baru setelah itu dikirim kembali ke Disdukcapil kabupaten/kota untuk dicetak, katanya.<br /><br />Dia mengatakan pihaknya sudah menyiapkan dua orang tenaga pencetak E-KTP, serta menyiapkan tiga alat cetak E-KTP.<br /><br />Syarif meminta masyarakat yang belum memiliki E-KTP agar segera melakukan perekaman karena sebentar lagi cetak E-KTP akan dilaksanakan di daerah.<br /><br />"Kami minta Mendagri mempercepat pencetakan E-KTP tersebut agar masyarakat yang telah melakukan perekaman E-KTP dapat segera memiliki KTP tersebut," katanya.<br /><br />Taufik menambahkan di Kabupaten Sintang ada masyarakat yang sudah melakukan perekaman lebih dari satu tahun lalu, tetapi belum juga menerima fisik E-KTP, tetapi ada juga yang baru merekam satu bulan sudah menerima E-KTP.<br /><br />"Kami di daerah tidak bisa berbuat banyak selain menyampaikan kepada Kemendagri terkait masalah itu," katanya. <strong>(das/ant)</strong></p>