Bupati Ancam Cabut Izin PT BHL

oleh

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Kalimantan Tengah, Supian Hadi mengancam akan mencabut izin PT Bumi Hutani Lestari (BHL) apabila tidak mengembalikan kondisi lingkungan yang tercemar. <p style="text-align: justify;">"Pihak PT BHL harus bertanggung jawab dan membersihkan sungai Bamban yang tercemar limbah pabrik pengelohan kelapa sawit hingga normal kembali seperti kondisi semula," katanya di Sampit, Kamis. <br /><br />Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur akan kembali menurunkan tim untuk turun kelapagan guna melakukan pemantauan kondisi lingkungan yang tercemar. <br /><br />Menurut Supian Hadi, karena hasil uji laboratorium sungai Bamban sudah positif tercemar maka Pemkab Kotawaringin Timur akan memberikan sanksi dan teguran kepada pihak perusahaan. <br /><br />Dengan diberikannya teguran itu, katanya, diharapkan pihak perusahaan bisa lebih bertanggung jawab dan tidak teledor lagi dalam menjaga kolam limbah pabriknya. <br /><br />"Apabila nantinya sudah diberikan teguran pihak perusahaan tidak melakukan perbaikan maka sanksi paling berat akan diberikan kepada pihak perusahaan, yakni berupa pencabutan izinnya," katanya. <br /><br />Sanksi berupa pencabutan izin nantinya akan diberlakukan kepada seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melanggar ketentuan, terutama yang melakukan pencemaran lingkungan. <br /><br />Supian Hadi mengungkapkan, pencemaran tidak hanya merusak lingkungan saja, tapi dampak yang ditumbulkan dapat merugikan warga masyarakat terutama yang tinggal di dekat lokasi pencemaran. <br /><br />"Kami harap seluruh investor yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat Kotawaringin Timur, bukan malah menyengsarakan warga dengan mencemari lingkungan," tegasnya. <br /><br />Sementara anggota dewan nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nordin mendesak pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) provinsi Kalteng untuk segera mengumumkan secara terbuka hasil uji laboratorium, terutama kepada penduduk yang tinggal di sekitar sungai Bamban. <br /><br />"Kalau memang hasil uji laboratorium telah menyatakan sungai Bamban positif tercemar limbah, maka PT BHL bisa dikategorikan sebagai pelaku kriminal lingkungan, bahkan mereka juga telah melanggar Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup dan harus ditindak dengan tegas," katanya. <br /><br />Terjadinya pencemaran lingkungan di aliran sungai Bamban semata-mata keteledoran pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat dan lemahnya dalam melakukan pengawasan terhadap pabrik pengolahan kelapa sawit. <br /><br />Pelaku pencemaran lingkungan telah melanggar undang-Undang 32 tahun 2009, dengan denda sebesar Rp500 juta dan hukuman minimal satu tahun kurungan penjara serta pencabutan ijin. <strong>(das/ant)</strong></p>