Bupati Sintang Milton Crosby mengatakan bahwa sampai saat ini masih banyak laporan masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa yang tidak transparan, khusunya pengelolaan ADD. <p style="text-align: justify;">“Masih banyak pula di temui pemerintah desa yang belum menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, serta penyusunan APBdes yang tak melibatkan anggota BPD, perangkat Desa, kepala dusun dan tokoh masyarakat dalam musyawarah desa. Sehingga terkesan ditutup-tutupi,” kata Milton.<br /><br />Dengan adanya kondisi tersebut, akibatnya kurang kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.<br /><br />“Olah karena itu, harus di pahami oleh kepala desa bahwasanya sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan dana desa, bukan berarti dana tersebut dapat di gunakan secara bebas tanpa aturan,” sambungnya.<br /><br />Justru, kata Milton, kepala deas harus melakukan koordinasi dan musyawarah bersama BPD dalam perencanaan penggunaan anggaran sesuai dengan aspirasi masyarakat.<br /><br />“Pelaksanaanya juga harus bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan dapat di pertanggungjawabkan,” tegas Milton.<br /><br />Ia menambahkan, terkait penataan, pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka penguataan pemerintahan desa. Yakni penataan keuangan, penataan keuangan, penataan kelembagaan dan penataan manajemen.<br /><br />“Penataan kewenangan telah di wujudkan dengan terbitnya 14 Peraturan Pemerintah tahun 2006 yang mengatur tentang mekanisme penyelanggaraan pemerintahan desa secara komprehensif. Sehingga, kewenangan pemerintahan desa cukup jelas,” katanya.<br /><br />Soal penataan keuangan, posisi keuangan desa telah di tata melalui ADD dan bantuan keuangan laiinya yang merupakan bagian dari sumber pendapatan desa yang masuk dalam APBdes tiap tahun. Sehingga, telah tercipta kepastian anggaran bagi setiap desa,” ulasnya.<br /><br />Ditambahkannya, penataan kelembagaan yang di lakukan, melalui pemekaran desa, penataan manajemen melalui peningkatan kapasitas aparatur melalui berbagai kegiatan seperti bimtek, rapat kerja dan sejumlah kegiatan lain.<br /><br />“Langkah itu kita lakukan supaya aparatur desa semakin kuat dan di percaya oleh masyarakat,” pungakasnya. <strong>(*)</strong></p>
