Bupati Harapkan Pertambangan Pakai Teknologi Tepat Guna

oleh

Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah, Achmad Yuliansyah meminta seluruh investor yang menanamkan investasinya pada sektor tambang batu bara, pasir, batu belah dan lainnya untuk menggunakan teknologi tepat guna. <p style="text-align: justify;">"Aktivitas yang dilakukan investor itu diharapkan menambang secara ‘smart'(cerdas,red) atau memakai teknologi tepat guna," kata Achmad Yuliansyah saat membuka seminar tentang reklamasi, pengelolaan lahan bekas tambang dan kewajiban iuran pertambangan di Muara Teweh, Selasa.<br /><br />Menurut Yuliansyah, para investor harus bekerja sesuai aturan yang berlaku diantaranya mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral dan Batubara.<br /><br />Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang, Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 tahun 2008 tentang reklamasi dan penutupan tambang serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2003 tentang tarif atas penerimaan bukan pajak. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2010 tentang pembinaan usaha pertambangan mineral dan batubara.<br /><br />"Sehingga sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dipahami dan dilakukan oleh pihak perusahaan," katanya.<br /><br />Sumber pendapatan daerah Bupati Yuliansyah mengatakan, pemerintah Kabupaten Barito Utara ingin menjadikan sektor pertambangan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah bagi daerah ini.<br /><br />Sektor pertambangan ini juga diharapkan membuka lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja terutama untuk putra daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan pada khususnya.<br /><br />"Oleh karena itu, dituntut keterbukaan para investor agar mereka dapat masuk untuk berinvestasi di bidang pertambangan, baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri," katanya.<br /><br />Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap pembinaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang ada di daerah ini dengan melaksanakan kegiatan ini, Dari pembinaan ini diharapkan para peserta dapat mengaplikasikan pada segala sektor kegiatan penambangan dan juga setelah pascatambang, perusahaan wajib mereklamasi kawasan tambangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta pemenuhan atas iuran pertambangan dapat terkontrol dengan baik.<br /><br />"Melalui seminar ini, diharapkan para peserta bisa memahami ragam masalah dari kegiatan reklamasi dan pengelolaan lahan bekas galian tambang dan pemenuhan atas iuran pertambangan," katanya. <strong>(das/ant)</strong></p>