Penasehat khusus Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah meminta kepala daerah setempat lebih berhati-hati dalam menerbitkan izin perkebunan maupun pertambangan. <p style="text-align: justify;">"Kehati-hatian dalam penerbitan izin tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa lahan maupun pemalsuan izin dan lain sebagainya," kata seorang penasehat khusus Bupati Kotim, Akmal Thamroh di Sampit, Selasa.<br /><br />Polemik diluar persidangan kasus pemalsuan dokumen rekomenasi gubernur terkait Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang mengungkapkan ada keterlibatan orang dekat Bupati Kotim Supian Hadi hendaknya bisa dijadikan sebuah pelajaran untuk tidak diulangi lagi.<br /><br />Ia berharap kasus pemalsuan dokumen rekomendasi gubernur benar-benar bisa terungkap transparan karena kejadian itu telah merugikan dan mencoreng nama baik kepala daerah.<br /><br />Jika apa yang disampaikan oleh Giyanto selaku tersangka kasus pemalsuan tersebut bisa diungkapkan di pengadilan, maka hal itu tidak akan menjadi informasi yang simpang siur.<br /><br />Sebagai orang dekat bupati terutama secara politik, dirinya mengaku merasa tersinggung dengan polemik tersebut.<br /><br />"Saya turut risih dengan hal tersebut, jadi sebaiknya diungkap saja, siapa orangnya atau siapa pejabatnya, kalau memang ada pejabat yang terlibat," katanya.<br /><br />Kasus tersebut merugikan banyak pihak, dan hal itu tidak ada kaitannya dengan mereka yang dekat secara politik dengan bupati, khususnya petinggi partai pengusung pasangan Supian Hadi-M Taufik Mukri (Sahati).<br /><br />Partai Amanat Nasional (PAN) yang merupakan salah satu partai tim sukses Sahati, merasa masalah tersebut adalah ulah orang-orang yang memanfaatkan situasi yang hanya ingin mengambil keuntungan sesaat tanpa mempertimbangkan dampak luasnya.<br /><br />Dirinya menilai, kemungkinan hal tersebut dilakukan oleh orang-orang yang hanya merasa dekat dengan bupati demi tujuan kepentingan bisnis dan usaha semata.<br /><br />Terungkapnya kasus pemalsuan rekomendasi tersebut merupakan pelajaran berharga, agar lebih berhati-hati dalam memproses perizinan, terutama yang berkaitan dengan investasi yang berkaitan dengan status, pelepasan, maupun pinjam pakai kawasan hutan.<br /><br />"Kita harap tersangka bisa membuka siapa orang dekat dimaksud itu dan jangan bertele-tele karena nanti akan membias ke mana-mana. Selain itu proses hukum juga kita harapkan bisa berjalan adil dan transparan untuk mengungkap kasus itu," ungkapnya.<br /><br />Sementara terkait dengan kasus itu orang terdekat bupati lainnya terutama jajaran ajudan dan protokol nampaknya tidak berani memberi komentar terkait permasalahan tersebut.<strong> (das/ant)</strong></p>
