Penjabat Bupati Kotawaringin Timur Godlin berharap aparatur sipil negara tetap netral dalam pemilihan kepala daerah sehingga tidak ada yang sampai ditegur oleh panitia pengawas pemilu. <p style="text-align: justify;">"Jangan abaikan Panwaslu. Kita jangan terlibat sebagai pelaku kampanye dan mendukung pasangan tertentu," kata Godlin di Sampit, Senin, di hadapan ratusan pegawai negeri yang hadir dalam silaturahim Korps Pegawai Republik Indonesia Kotawaringin Timur.<br /><br />Dia mengingatkan bahwa sesuai aturan maka pegawai negeri harus netral, meski pegawai tetap memiliki hak untuk memberikan suara saat pemilihan bupati dan wakil bupati pada 9 November nanti.<br /><br />Pegawai negeri diperbolehkan menghadiri kampanye untuk mengetahui visi dan misi pasangan calon sehingga bisa mempertimbangkan siapa yang layak dipilih jadi pemimpin daerah. Namun, pegawai negeri dilarang terlibat langsung, misalnya menjadi tim sukses atau panitia kampanye.<br /><br />"Di lingkup pemerintah provinsi sudah ada pejabat eselon III yang dapat teguran. Saya harapkan di Kotawaringin Timur ini tidak sampai terjadi. Kita jangan melibatkan diri," kata dia.<br /><br />Godlin juga menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mendukung dan menyukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati Kotawaringin Timur. Seluruh satuan kerja perangkat daerah diminta aktif mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara 9 Desember nanti.<br /><br />"Semua SKPD harap pasang spanduk sosialisasi pilkada di depan kantor. Kalau ada kemampuan lebih, sisihkan ke daerah-daerah yang sepi sosialisasi. Mitra kerja kita dari semua unsur, kita ajak berpartisipasi dan menyukseskan pilkada. Kita gugah masyarakat, tapi jangan memerintah. Kita hormati mereka," jelas Godlin.<br /><br />Dia menduga partisipasi masyarakat kurang maksimal karena banyak yang kurang menghormati dan mengajak mereka. "Ini harus dievaluasi bersama agar tidak terus menerus terjadi," katanya. (das/ant)</p>
