Bupati-Kades Bahas APBD 2015 Dinilai Tak Pro-Rakyat

oleh

Bupati Kubu Raya, Kalbar, Rusman Ali dan Wakil Bupati Hermanus bersama 15 kepala desa yang ada di Kecamatan Batu Ampar duduk satu meja untuk membahas APBD Kubu Raya tahun 2015 yang dinilai sejumlah pihak tidak pro-rakyat. <p style="text-align: justify;"><br />"Saya mencoba meluruskan kepada para kades yang ada di Kecamatan Batu Ampar ini terkait rencana program pembangunan yang kita lakukan pada tahun 2015. Perlu saya jelaskan, bahwa APBD tahun ini merupakan terjemahan dari visi dan misi saat pencalonan saya menjadi kepala daerah," kata Rusman Ali di Sungai Raya, Minggu.<br /><br />Dia menjelaskan, terkait pembangunan jalan poros yang menghubungkan antardesa yang saat ini menjadi prioritas utama pihaknya, karena dia menginginkan adanya peningkatan penghasilan dan pertumbuhan roda perekonomian dengan dibangunnya akses jalan poros itu.<br /><br />Ia menginginkan kesatuan dan persatuan di Kabupaten Kubu Raya khususnya harus dijaga, apalagi sebagai aparatur pemerintah di garda terdepan dengan masyarakat, para kepala desa harus memberikan dukungan terhadap program pemerintah.<br /><br />Meski beberapa waktu lalu reaksi dari kebijakan tersebut beragam, namun dirinya menegaskan untuk desa saat ini sudah ada pendanaan yang diturunkan dari pemerintah pusat, hanya saja hal itu belum sepenuhnya disosialisasikan.<br /><br />"Nah, dari dana itulah nantinya masing-masing desa mengelola pembangunan sesuai kebutuhan yang ada. Termasuk adanya peningkatan gaji kepala desa dari satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah menjadi satu juta delapan ratus ribu," katanya.<br /><br />Di tempat yang sama, Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus, menambahkan saat ini di masa kepemimpinannya dengan Rusman Ali akan menerapkan sistem pembangunan yang berbeda. Dimana jalan poros menjadi target pembangunan utama dan tentunya berdampak pengurangan yang signifikan terhadap pembangunan akses jalan lingkungan yang tahun lalu begitu besar dianggarkan dalam APBD.<br /><br />"Tentu yang terpenting jalan poros yang akan kita tingkatkan terlebih dahulu untuk mendongkrak aktivitas perekonomian, sosial dan lainnya. Bagaimana mungkin, jika jalan lingkungan bagus, tapi jalan porosnya susah dilewati," tuturnya.<br /><br />Untuk itu, Rusman Ali dan Hermanus menginginkan para kepala desa memahami kebijakan yang telah ditetapkan. Itu semua tentu untuk kebutuhan pembangunan di Kubu Raya.<br /><br />Sementara itu, Kades Sumber Agung, Arifin juga menyampaikan kondisi di desanya yang tahun anggaran 2015 ini mendapatkan porsi sangat minim dari APBD. Apalagi di desanya sampai saat ini belum teraliri listrik.<br /><br />Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Kayong Utara, Arifin merasa terbebani dengan kondisi desanya yang begitu minim infrastruktur. Bahkan ada beberapa infrastruktur yang dibangun dengan biaya sendiri olehnya dan kepala desa sebelumnya.<br /><br />Kita juga didesak oleh masyarakat yang menginginkan adanya pembangunan demi meningkatkan taraf hidup, namun yang terjadi jauh dari harapan, tentu sebagai kepala desa kita bingung harus melakukan apa. Sedangkan usulan pembangunan skala prioritas selalu kita usulkan di Musrenbang, tidak sepenuhnya sesuai harapan," kata Arifin.<br /><br />Koordinator Forum Kades Kecamatan Batu Ampar, Effendi Senong menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap program dan kebijakan kepala daerah. Menurutnya bagaimanapun, kepala daerah yang memimpin merupakan "bapak" dari para kepala desa.<br /><br />"Sebetulnya ini hanya persoalan komunikasi dan sosialisasi yang agak kurang terkoordinir. Tidak ada niat dari seluruh kepala desa se Kecamatan Batu Ampar yang ingin memisahkan diri dari Kabupaten Kubu Raya dan kita tentu sangat sayang dengan kabupaten yang kita perjuangkan ini," katanya.<br /><br />Kades Padang Tikar Dua itu menyatakan, memang ada kalimat tersebut muncul saat pelaksanaan Musrenbang di tingkat kecamatan beberapa waktu lalu. Namun dirinya yakin hal itu hanyalah emosi sesaat yang tertuang akibat adanya perbedaan yang mencolok dari sektor infrastruktur hampir di seluruh desa yang ada di Kecamatan Batu Ampar dengan desa-desa lain.<br /><br />"Para kepala desa tentu memiliki beban dan tanggung jawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya terkait peningkatan pembangunan di wilayah kepemimpinan mereka. Namun, ketika APBD telah disahkan, pembagian kue pembangunan dirasakan tidak adil," kata Efendi. (das/ant)</p>