Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir secara resmi membuka Pendidikan Pelatihan Kepemipinan (Diklatpim) pejabat eselon IV di lingkungan Pemeritahan Kabupaten Kapuas Hulu, yang diikuti sekitar 40 orang peserta. Kegiatan yang bertemakan " Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik" tersebut dibuka di Gedung KORPRI sekitar pukul 08.00 wib, Kamis (11/10). <p>Kepala BKD Kapuas Hulu Sarbani memaparkan bahwa Diklatpim tersebut dilaksanakan selama 37 hari, dengan mendatangkan tenaga pengajar sebagian besar berasal dari Badan Diklat Provinsi Kalimantan Barat, serta beberapa orang Widyaiswara luar biasa dari pejabat struktural di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu yang telah bersifat TOT.</p> <p> </p> <p>Dijelaskan Sarbani setelah seluruh peserta mengikuti Diklatpim ini maka seluruh peserta akan mendapatkan sertifikat dengan pencantuman kualifikasi kelulusan peserta yang diterbitkan oleh Badan Diklat Kalimantan Barat.</p> <p>Sementara itu Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir mengatakan bahwa Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu pilar utama terwujudnya agenda pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat adalah tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, sejalan dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut, Nasir mengharapkan melaui Dikaltpim peserta dituntut agar dapat memiliki kompetensi kepemimpinan kepemimpinan yang handal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dilingkungan kerja masing-masng, serta mendukung terlaksananya akselerasi pembangunan partisipatif sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2011-2015.</p> <p> </p> <p>"Dikltpim yang dilaksanakan ini bukan sekedar untuk memenuhi persyaratan administrasi atau formasi belaka, namun agar dapat membawa dampak yang riil bagi peningkatan kinerja para pejabat Pemerintah melalui penambahan wawasan, pengetahuan dan pembentukan sikap mental. " Ujarnya.</p> <p> </p> <p style="text-align: justify;">Oleh karena itu kata Nasir pejabatan eselon 1V dituntut memiliki keahlian teknis dalam merumuskan draf atau konsep awal kebijakan di tingkat SKPD, selain itu juga dituntut untuk mampu dan terampil melaksanakan tupoksi, sekaligus jembatan komunikasi antara staf dengan pejabat eselon III dan eselon II dilingkungan kerjanya masing-masing. " Saat ini sebaiknya kita selaku pejabat yang harus melayani masyarakat,sebab kita juga memiliki fungsi pelayanan," cetusnya. <strong>(Timo)</strong></p>
