Bupati Kotabaru Kembali Tak Penuhi Panggilan Penyidik

oleh

Bupati Kotabaru Irhami Ridjani kembali tidak memenuhi panggilan kedua yang dilayangkan oleh pihak penyidik dari Ditkrimsus Polda Kalsel terkait kasus yang dihadapinya saat ini. <p style="text-align: justify;"><br />"Memang benar Irhami hingga saat ini tidak datang untuk memenuhi panggilan kedua dengan alasan masih ada kesibukan," ucap Direktur Kriminal Khusus Polda Kalsel Kombes Pol Nasri di Banjarmasin, Jumat.<br /><br />Ia mengatakan, tidak datangnya Bupati Kotabaru yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu dikarenakan kesibukannya menjalani tes kesehatan karena yang bersangkutan mencalonkan kembali menjadi Bupati pada Pilkada 2015 di Kotabaru.<br /><br />Untuk perkembangan selanjutnya pihak penyidik akan berkoordinasi dengan pengacara tersangka guna memastikan kapan tersangka bisa memenuhi panggilan penyidik.<br /><br />Sebagaimana diketahui pada panggilan pertama Jumat (24/7) tersangka yang juga Bupati aktif di Kabupaten Kotabaru itu juga tidak datang memenuhi panggilan penyidik.<br /><br />Tidak hadirnya tersangka pada panggilan pertama dikarenakan alasan yang bersangkutan ada urusan ke luar daerah tepatnya ke Jakarta.<br /><br />Bukan itu saja, pihak Ditkrimsus Polda Kalsel juga telah mengeluarkan surat pencekalan kepada Irhami dan telah dikirimkan ke kantor Imigrasi pusat kemudian ditembuskan ke Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru.<br /><br />Surat pencekalan itu dikeluarkan agar yang bersangkutan yang telah menyandang status tersangka itu tidak berpergian dan keluar dari Indonesia.<br /><br />Untuk diketahui, Bupati Kotabaru Irhami Ridjani ditetapkan sebagai tersangka karena dugaan melakukan pemerasaan terhadap salah satu perusahaan di daerah Kotabaru.<br /><br />Sedangkan untuk proses hukum kasusnya hingga Irhami ditetapkan sebagai tersangka. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap lebih kurang 29 saksi.<br /><br />Atas keterangan saksi itulah maka polisi berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 E menetapkan Bupati tersebut sebagai tersangka dengan kasus dugaan pemerasan sebesar lebih kurang Rp17 millar.<br /><br />Kasus Bupati Kotabaru terkait dugaan penyalahgunakan jabatan serta kewenangan dalam jabatannya karena telah mengklaim tanah seluas 35 hektare dengan menggunakan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diduga palsu. (das/ant)</p>