Bupati Kotabaru Minta Lambang Pemkab Majene Diturunkan

Bupati Kotabaru Kalimantan Selatan H Irhami Ridjani meminta papan nama Pemkab Majene Sulawesi Barat di Pulau Larilarian Pulau Sebuku Kotabaru segera diturunkan. <p style="text-align: justify;"><br />"Tolong papan nama tersebut segera diturunkan, karena Pulau Larilarian masih dalam status kuo, tidak diperkenankan siapa saja memasang plang nama kepemilikan," kata Bupati Kotabaru pada rapat koordinasi Pansus DPRD Prov Kalsel di Kotabaru, Senin.<br /><br />Menurut Bupati, Pulau Larilarian saat ini masih dalam sengketa antara Pemkab Kotabaru Kalsel dengan Pemkab Majene Sulbar, dan kasusya masih dalam proses peradilan di Mahkama Agung (MA).<br /><br />"Dalam kondisi sengketa, semua pihak harus menahan diri dan bermain cantik, termasuk Pemkab Kotabaru, untuk tidak memasang plang nama," tegasnya.<br /><br />Kotabaru yang selama ini menguasai dan memiliki bukti kuat dan mendapat pengakuan dari dunia internasional sangat mampu memasang papan nama dua kali lipat lebih besar, namun tidak dilakukan karena pulau tersebut masih dalam status kuo.<br /><br />Namun kenapa Pemkab Majene sudah berani memasang plang nama di Pulau Larilarian..?.<br /><br />Menurut seorang tokoh Kotabaru Ibnu Fauji S Sos, saat kasus Larilarian menjadi sengketa pihak Pemkab Majene memasang plang nama di Pulau Larilarian dengan menyewa kapal dari warga Kotabaru.<br /><br />"Aneh, mereka memasang plang nama di Pulau Larilarian dari Kotabaru, kenapa itu bisa dilakukan," tuturnya.<br /><br />Sementara itu, sebelum plang nama Pemkab Majene di pasang, Pemkab Kotabaru telah membangun sarana komunikasi dan sejumlah papan nama yang menunjukkan bahwa pulau tersebut masuk dalam wilayah Kotabaru.<br /><br />Untuk merebut kembali Pulau Larilarian dari Majene, Pemkab Kotabaru bersama Pemprov Kalsel melakukan tuntutan ke Peradilan Tata Usaha Negara dan uji materiel ke Mahkamah Agung terkait Permendagri Nomor 43 Tahun 2011 masuk wilayah administrasi Majene, Sulawesi Barat.<br /><br />Bahkan untuk memperjuangkan hak Kotabaru yang telah diserobot Majene, Pemprov Kalsel membentuk Panitia Khusus dari DPRD.<br /><br />Panitia khusus (pansus) tersebut akan berjuang sekuat tenaga di pemerintah pusat agar Pulau Lariarian yang memiliki potensi minyak dan gas bumi itu kembali menjadi milik Pemkab Kotabaru. <strong>(phs/Ant)</strong></p>