Bupati Kotawaringin Timur Isyaratkan Perombakan Susunan Pejabat

oleh

Bupati Kotawaringin, Timur Kalimantan Tengah, Supian Hadi, mengisyaratkan perombakan atau pergantian susunan pejabat di pemerintahannya dalam waktu dekat. <p style="text-align: justify;">"Saya tidak bisa sebutkan kepastiannya. Yang jelas tanggal 25 sampai 30 Januari ini kami mengevaluasi kinerja para pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)," katanya di Sampit, Kamis.<br /><br />Pada kesempatan itu, ia belum bersedia merinci SKPD mana yang kemungkinan akan mengalami pergantian pimpinan dengan alasan semua masih dalam pembahasan.<br /><br />Ketika ditanya kapan waktu pengumuman perombakan susunan pejabat tersebut, bupati termuda di Kalteng itu terlihat hanya tersenyum dan menyarankan semua pihak menunggu kabar lebih lanjut jika memang dirinya bersama Wakil Bupati Taufiq Mukri sudah membuat keputusan.<br /><br />"Rapat saya dengan Pak Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan para staf ahli, salah satunya juga memang membahas masalah ini. Tunggu saja," kata Supian.<br /><br />Pada beberapa kesempatan sebelumnya, Supian selalu mengingatkan jajarannya, terlebih kepala SKPD untuk bekerja keras dan serius melayani masyarakat dan membangun daerah.<br /><br />Dia menyatakan bersama wakil bupati terus memantau kinerja para kepala SKPD untuk menilai sejauh mana kemampuan, tanggung jawab, dan loyalitas para pejabat Pemkab Kotim terhadap tugas.<br /><br />Ia menjelaskan inspeksi secara intensif ke lapangan adalah salah satu cara pihaknya untuk menilai hasil kinerja SKPD dan pimpinannya.<br /><br />Selain itu, katanya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pekerjaan dan layanan juga akan menjadi ukuran.<br /><br />"Saya ingin kita semua bekerja keras, tulus, dan ikhlas untuk membangun Kotawaringin Timur dan menyejahterakan masyarakat. Saya tidak ingin laporan ABS (Asal Bapak Senang) karena saya juga turun ke lapangan jadi akan kelihatan siapa yang bekerja sungguh-sungguh dan siapa yang tidak," kata Supian.<br /><br />Menurut dia, masih banyak masalah yang harus diselesaikan daerah, seperti kemiskinan, kesehatan, dan sengketa lahan.<br /><br />"Semua itu membutuhkan kerja keras dan keseriusan semua pihak agar masalah bisa diselesaikan," katanya. <strong>(das/ant)</strong></p>