Bupati Kotim Tolak Kenaikan BBM Subsidi

oleh

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menolak rencana pemerintah pusat menaikan harga BBM subsidi untuk kebutuhan kendaraan pribadi atau plat hitam. <p style="text-align: justify;">"Saya lebih setuju jika BBM subsidi dicabut sama sekali, sebab bila masih adanya perbedaan harga akan menimbulkan permasalahan di daerah," kata Bupati Kotim, Supian Hadi di Sampit, Kamis.<br /><br />Dia mengatakan, selama ini tidak ada bedanya antara BBM subsidi atau tidak. Masyarakat Kotim tetap kesulitan mendapat BBM subsidi. Warga yang tinggal di pedalaman tidak pernah mendapat BBM murah yang ditetapkan pemerintah.<br /><br />Masyarakat pedalaman Kotim sejak dulu membeli BBM dengan harga Rp7.000-Rp10.000/liter. Jadi tidak ada yang namanya harga BBM seharga Rp4.500/liter.<br /><br />Intinya disubsidi atau tidak bagi masyarakat pedalaman harga BBM tetap mahal. Masyarakat yang tinggal di pedalaman kurang mendapat perhatian, terutama terkait ketersediaan BBM subsidi.<br /><br />Belum dinikmatinya BBM subsidi oleh masyarakat pedalaman karena pendistribusian BBM subsidi selama ini tidak merata atau hanya pada wilayah perkotaan, padahal mereka yang tinggal di pedalaman juga membutuhkan BBM subsidi.<br /><br />Bupati mengatakan, perbedaan harga antara BBM subsidi dengan non subsidi diperkirakan terbuka peluang penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Terjadinya penyelewengan di Kalteng dan Kotim selama ini karena masih adanya perbedaan harga.<br /><br />Menurut Supian Hadi, selisih harga tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai usaha baru, yakni melangsir BBM subsidi dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau pangkalan minyak tanah, kemudian dijual lagi.<br /><br />Naik harga BBM subsidi akan menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. Antrean di SPBU akan semakin panjang, harga kebutuhan pokok akan naik. Dampak negatif naiknya harga BBM susbsidi itu adalah meningkatnya jumlah pelangsir di SPBU.<br /><br />Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tidak mungkin melarang pembeli BBM bersubsidi karena mereka juga memiliki hak atas BBM subsidi tersebut. Untuk itu dibutuhkan sebuah solusi yang tepat agar tidak ada pihak yang dirugikan.<br /><br />"Kebijakan pemerintah pusat dengan menaikan harga BBM subsidi memang baik, namun perlu ada langkah yang lebih baik lagi sebab dampak dari kenaikan BBM subsidi itu akan sangat luas," katanya. <strong>(das/ant)</strong></p>