Bupati: Moratorium PNS Bukan Solusi Penghematan Anggaran

Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan rencana pemerintah pusat melakukan moratorium perekrutan pegawai negeri sipil di daerah bukan solusi bijak untuk penghematan anggaran. <p style="text-align: justify;">"Kita harapkan pemerintah pusat tidak melakukan generalisasi terhadap semua daerah dan mencontoh pada satu atau beberapa daerah saja jika akan melakukan moratorium penerimaan CPNS, sebab saya yakin masih banyak daerah yang memerlukan pegawai untuk memberikan layanan kepada masyarakat," kata Muda di Sungai Raya, Minggu.<br /><br />Menurutnya, jika alasan pemerintah pusat melakukan moratorium penerimaan PNS untuk penghematan anggaran, hal tersebut keliru.<br /><br />"Intinya kita harus berpikiran realistis dan tidak menggeneralisasikan suatu permasalahan, karena antara daerah satu dengan daerah lain jelas kondisinya berbeda," tuturnya.<br /><br />Muda menyatakan, jika suatu pemerintahan ingin melakukan penghematan anggaran, banyak hal yang bisa dilakukan.<br /><br />Dia mencontohkan, pemangkasan anggaran bisa dilakukan dengan mengutamakan anggaran prinsip dan mengesampingkan anggaran yang tidak perlu.<br /><br />"Contohnya, pemangkasan anggaran belanja pegawai, penghentian pembelian aset daerah yang tidak perlu seperti mobil dan rumah dinas dan penghematan biaya SPJ pegawai. Juga meningkatkan pendapatan daerah seperti membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, membuka peluang investasi dan pemanfaatan Sumberda Daya Alam untuk meningkatkan PAD," kata Muda.<br /><br />Hal tersebut yang juga telah dilakukan oleh Pemerintah Kubu Raya, karena Muda beranggapan yang harus diutamakan adalah kepentingan masyarakat dari pada belanja pegawai.<br /><br />Menurutnya Muda, yang harus dilakukan pemerintah sebelum melakukan moratorium PNS adalah pemetaan terlebih dahulu tentang jumlah, kebutuan daerah akan PNS dan kondisi geografis daerah serta jumlah penduduk di suatu daerah.<br /><br />Paling tidak, lanjutnya, jika sudah dilakukan pemetaan dan ada data yang jelas tentang jumlah PNS, maka pemerintah bisa melakukan pemindahan PNS dari daerah yang jumlahnya banyak ke daerah yang masih kekurangan PNS.<br /><br />"Namun jika tidak dilakukan pemetaan kemudian melakukan moratorium terhadap penerimaan PNS, jelas akan banyak daerah yang urusan pemerintahnya bakalan terbengkalai. Terlebih untuk petugas fungsional, seperti guru, tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh," kata Muda.<br /><br />Pasalnya, untuk Kubu Raya sendiri, dengan kondisi geografis yang sulit dan jumlah penduduk yang cukup besar mencapai lebih dari setengah juta penduduk, jelas masih memerlukan banyak PNS.<br /><br />Saat ini, katanya, masih banyak sekolah dan pusat kesehatan masyarakat yang kekurangan tenaga pengajar. Hal tersebut juga terjadi di daerah terpencil lainnya, terlebih pada daerah perbatasan. <strong>(phs/Ant)</strong></p>