Bupati: Perusahaan Tak Transparan Soal CSR Di Kotim

oleh
oleh

Bupati Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, H Supian Hadi menilai perusahaan swasta di daerah itu tidak transparan soal program corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial. <p style="text-align: justify;">"Saya sendiri tidak melihat apa yang dilakukan perusahaan. Saya hanya membaca di koran bahwa perusahaan melaksanakan pembangunan ini, pembangunan itu. Saya berharap ada laporan ke daerah sehingga tidak tumpang tindih dengan bantuan dari daerah," katanya di depan puluhan perwakilan perusahaan perkebunan di Sampit, Senin.<br /><br />Supian meminta perusahaan terbuka kepada pemerintah daerah terkait pelaksanaan program CSR. Dengan begitu, tanggung jawab sosial tersebut akan efektif dan tepat sasaran, serta terhindar dari tumpang tindih program.<br /><br />Dia menyatakan bisa saja masyarakat yang mengusulkan bantuan dana perbaikan kantor desa ke salah satu perusahaan. Namun karena bantuan itu belum cair, usulan serupa juga disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.<br /><br />"Nah, kalau ternyata dari perusahaan mengucurkan bantuan, dan usulan di Musrenbangdes juga disetujui, akhirnya tumpang tindih. Bantuan pemerintah daerah tidak mungkin dibatalkan kalau sudah masuk program. Akhirnya bisa jadi masalah," katanya.<br /><br />Supian juga mengingatkan, program CSR harus dilaksanakan secara benar di sekitar perusahaan, bukan di areal perusahaan. pembangunan dan penyediaan fasilitas di areal perusahaan hanya dinikmati karyawan dan keluarganya, yang memang sudah menjadi kewajiban perusahaan.<br /><br />"Kalau menurut saya, CSR itu harus di lingkungan luar areal perusahaan. Kalau karyawan yang menikmati, itu bukan CSR, tapi sudah menjadi kewajiban perusahaan terhadap karyawan. Makanya ini ada yang belum sinkron antara pemerintah daerah dengan perusahaan," katanya.<br /><br />Selain kewajiban, program CSR juga sangat bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. Langkah ini juga menghindari terjadinya kecemburuan sosial yang merupakan pemicu masalah.<br /><br />Sudah wajar jika perusahaan mengutamakan mencari keuntungan, namun memerhatikan nasib masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan juga suatu keharusan. Jika masyarakat sekitar perusahaan merasa memiliki maka potensi konflik akan berkurang.<br /><br />"Banyaknya permasalahan di Kotim khususnya, ini kan berawal dari kecemburuan sosial. Masyarakat mana yang mau demo kalau investasi yang ada di tempat mereka juga dinikmati, walau hanya dalam berbentuk CSR," demikian Bupati Supian Hadi. <strong>(das/ant)</strong></p>