Bupati PPU Diperiksa Delapan Jam

oleh

Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Andi Harahap diperiksa selama sekitar delapan jam oleh tim penyidik Polda Kaltim dalam kasus tumpang tindih izin konsesi tambang batu bara di PPU, Senin (16/4). <p style="text-align: justify;">Andi Harahap yang sering dipanggil Andi Raha itu didampingi pengacaranya John Matias. Andi mulai diperiksa pukul 10.00 hingga pukul 16.00 Wita.<br /><br />Sebelumnya Andi Raha sempat tidak datang dari panggilan pemeriksaan pekan lalu.<br /><br />Menurut Mathias, kliennya diperiksa dengan 79 pertanyaan oleh penyidik.<br /><br />"Kalau soal materi pemeriksaan, silakan tanya penyidik," ujar Matias ketika ditanya soal materi pertanyaan. Banyaknya jumlah pertanyaan menjadi alasan Andi Raha hingga selapan jam.<br /><br />Andi mengaku siap kapan pun diperiksa kembali. "Tidak ada yang kebal hukum di negara hukum ini," tegas Andi Raha berulang-ulang sebelum memasuki mobil dinas Bupati PPU.<br /><br />Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Komisaris Besar Polisi Iman Sumantri usai pemeriksaan menyatakan pertanyaan yang dilayangkan penyidik kepada Bupati PPU hanya 50 lebih pertanyaan.<br /><br />"Tapi soal materi kita belum bisa sampaikan kepada rekan-rekan wartawan," katanya kepada pers di Polda Kaltim.<br /><br />Menurut Kombes Iman Sumantri, selama pemeriksaan Bupati sangat proaktif. Pemeriksaan ini juga merupakan pemeriksaan awal sebagai saksi.<br /><br />"Pemeriksaan berikutnya akan kami jadwalkan dan Bupati diperiksa sebagai saksi," tegas Kombes Iman Sumantri.<br /><br />Sebelumnya Presiden SBY memberi izin atas permintaan pemeriksaan yang dikirimkan Ditreskrimsus Polda Kaltim sejak Juli 2011.<br /><br />Andi Harahap tersandung kasus tumpang-tindih pemberian izin lahan tambang batu bara di PPU.<br /><br />Kasus ini telah menyeret Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Pemkab PPU Jono sebagai tersangka.<br /><br />Jono telah menjalani sidang pertama pada September lalu di di Pengadilan Negeri (PN) Tanah Grogot.<br /><br />Dalam sidang perdana di PN Tanah Grogot, 13 September 2011, itu Jono didakwa menyalahgunakan wewenang sebagai Plt Kadistamben dengan menerbitkan surat IUP (izin usaha pertambangan) atas nama PT South Pacific Resources (SPR) di lokasi yang diklaim milik Penajam Prima Coal Indonesia (PPCI).<br /><br />Saat ini kasus tersebut mulai memasuki tahap pemeriksaan saksi-saksi. <strong>(das/ant)</strong></p>