Bupati Se Kalsel Ramai-Ramai Tolak Pencabutan SPK

oleh
oleh

Sebagian besar bupati di Kalimantan Selatan menolak pencabutan atau larangan penarikan sumbangan pihak ketiga sebagaimana surat edaran dari Dirjen Kementerian ESDM beberapa waktu lalu. <p style="text-align: justify;">Penolakan tersebut disampaikan oleh hampir seluruh bupati yang hadir dalam rapat koordinasi kepala daerah bersama Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin dan Wakil Gubernur Rudy Resnawan di Aula Abdi Persada Banjarmasin, Rabu.<br /><br />Bupati Tapin Idis Nurdin Halidi adalah bupati yang paling keras melakukan penolakan ketentuan tidak diperbolehkannya memungut sumbangan pihak ketiga, karena dari dana tersebut pemerintah kabupaten bisa membangun berbagai sektor.<br /><br />"Pendidikan, kesehatan dan perumahan di Tapin sebagian besar dibangun dari dana sumbangan pihak ketiga tersebut, kalau sampai hal itu dilarang, akan menjadi bencana bagi kami," kata Idis.<br /><br />Menurut Idis, penarikan sumbangan yang diberikan secara sukarela oleh perusahaan merupakan bagian dari kompensasi yang perusahaan setelah mereka mengeruk hasil sumber daya alam daerah.<br /><br />Walaupun kata dia, kompensasi tersebut belum sebanding dengan kerusakan alam yang ditimbulkan, namun hal tersebut lebih baik daripada tidak ada sama sekali.<br /><br />Apalagi kata dia, sumbangan tersebut tidak menyalahi aturan perundangan maupun perda, karena sumbangan tidak memaksa dan tidak ada sanksi bila melakukan pelanggaran.<br /><br />"Jadi pak Gubernur jangan sampai sumbangan pihak ketiga kini dilarang, karena kami akan teriak," katanya.<br /><br />Pernyataan Idis tersebut mendapatkan dukungan dari hampir seluruh bupati yang hadir dalam rapat tersebut, seperti Bupati Banjar Gusti Khairul Saleh yang mengatakan, akan tetap mempertahankan agar sumbangan terebut diberlakukan.<br /><br />"Sangat banyak manfaat dana sumbangan pihak ketiga tersebut untuk pembangunan di Kabupaten Banjara, kalau ternyata itu dicabut terpaksa kita akan menghentikan operasional seluruh perusahaan tambang," katanya.<br /><br />Untuk satu tahun, di Kabupaten Banjar mampu mendapatkan tambahan dana dari SPK sebesar Rp24 miliar.<br /><br />Gubernur Kalsel Rudy Ariffin mengatakan pihaknya telah berkonsultasi dengan kementerian ESDM dan diperoleh keterangan selama SPK tersebut belum ada perintah untuk dicabut masih sumbangan masih bisa diberlakukan. <strong>(phs/Ant)</strong></p>