Bupati Sintang Dorong Investor Perkebunan Ikut ISPO Dan RSPO

oleh
oleh

Menyadari dampak kampanye Lembaga Swadaya Masyarakat yang berasal dari negara barat sangat besar pengaruhnya bagi Indonesia, khususnya dalam hal perdagangan Crude Palm Oil asal Indonesia, Bupati Sintang Drs. Milton Crosby, M. Si mendorong agar perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang untuk mengikuti proses ISPO Dan RSPO <p>Hal tersebut disampaikan Bupati Sintang Drs. Milton Crosby, M. Si saat meresmikan Pabrik Crude Palm Oil milik PT Buana Hijau Abadi pada Selasa 3 Februari 2015 di Desa Maung Kecamatan Ketungau Hilir.</p> <p>“dampak kampanye negative LSM Luar Negeri terhadap CPO asal Indonesia adalah tidak lakunya CPO kita di pasar internasional. Kita harus bijak menghadapi hal tersebut salah satunya setiap perusahaan mengikuti ISPO dan RSPO, supaya CPO kita laris manis dan perusahaan serta masyarakat bisa berkembang” tegas Bupati Sintang.</p> <p>Sementara Sutedjo Halim Managing Director for Trading & Downstream  Group Triputra Agro Persada menjelaskan bahwa perusahaannya ingin bekerja di pasar Indonesia bahkan pasar global. Menjadi perusahaan sawit yang handal di dunia. Bahkan kita sudah mengikuti ISPO dan RSPO” terang Sutejo Halim.</p> <p>Dalam ISPO setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit diwajibkan menjaga lingkungan dan masyarakat. “Kelangsungan kehidupan, masyarakat, dan lingkungan sama-sama kami jaga. Profit dan masyarakat sama-sama kami utamakan.Hutan ini tidak kami rusak,  tetapi akan kami jaga. Hutan dan kebun bergabung dalam satu area. Limbah juga akan kami kelola dengan baik. Sawit adalah buah yang luarbiasa, karena semua bagian memiliki manfaat hampir tidak ada yang terbuang”tegas Sutejo Halim.</p> <p>Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementrian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan. ISPO dibentuk pada tahun 2009 oleh pemerintah Indonesia[1] untuk memastikan bahwa semua pihak pengusaha kelapa sawit memenuhi standar pertanian yang diizinkan. ISPO merupakan standar nasional minyak sawit pertama bagi suatu negara, dan negara lain kini mencoba mempertimbangkan untuk mengimplementasikan standar serupa di antara produsen minyak sawit. Beberapa hal yang diterapkan dalam pembukaan lahan kelapa sawit baru sesuai prinsip ISPO yaitu tersedia SOP/ Instruksi atau prosedur teknis pembukaan lahan baru kelapa sawit, Pembukaan lahan dilakukan tanpa bakar dan memperhatikan konservasi lahan, Sebelum pembukaan lahan dilakukan, pelaku usaha wajib melakukan studi kelayakan dan AMDAL.</p> <p>Lahan tidak dapat ditanami dengan kemiringan < 30%, lahan gambut dengan kedalaman < 3 meter dan hamparan lebih dari 70%; lahan adat, sumber air, situs sejarah dan sebagainya tetap dijaga kelestariaanya. Untuk pembukaan lahan gambut hanya dilakukan pada lahan kawasan budidaya dengan ketebalan gambut 3 meter, kematangan saprik (matang) dan hemik (setengah matang) dan di bawah gambut bukan merupakan lapisan pasir kuarsa atau lapisan tanah sulfat asam serta mengatur drainase untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Khusus untuk lahan gambut harus dibangun sistem tata air (water management) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembuatan sarana jalan, terasering, rorak, penanaman tanaman penutup tanah dalam rangka konservasi lahan. Tersedianya rencana kerja tahunan (RKT) pembukaan lahan baru. Kegiatan pembukaan secara terdokumentasi (dan pernyataan pelaku usaha bahwa pembukaan lahan dilakukan tanpa bahan bakar.)</p> <p>Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) adalah suatu kebijakan yang diambil  oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementrian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.</p> <p>Pelaksanaan ISPO akan dilakukan dengan memegang teguh prinsip pembinaan dan advokasi serta bimbingan kepada perkebunan kelapa sawit yang merupakan tugas pemerintah. Oleh karena itu tahap pertama dari pelaksanaan sertifikasi ISPO adalah klasifikasi. Klasifikasi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian 07 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan sedangkan sertifikasi merupakan tuntutan perdagangan internasional yang dilaksanakan sesuai ketentuan internasional yang antara lain memenuhi kaedah International Standard Organization (ISO). Kementerian Pertanian akan melaksanakan penilaian untuk sertifikasi ISPO secara transparan dan independen.</p> <p>Awal April 2012 industri sawit yang sudah siap akan diwajibkan mengikuti proses sertifikasi standar minyak sawit lestari versi Indonesia atau Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Saat ini sertifikasi masih dalam tahap proses penyiapan lembaga penilai.</p> <p>Adapun Lembaga sertifikasi yang sudah mengajukan untuk menjadi lembaga penilai sebanyak 12. Maka diharapkan sertifikasi ISPO dapat dilaksanakan akhir Maret atau April 2012 ini.Sesuai dengan ketentuan, lembaga sertifikasi harus mempersiapkan auditornya untuk melaksanakan audit. Kebijakan ini tertuang, dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.19/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.</p> <p>Standar minyak sawit lestari atau Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) akan diwajibkan untuk seluruh pelaku industri sawit di Tanah Air. Rencananya, semua pelaku sawit termasuk industri sawit harus sudah memiliki sertifikasi ISPO paling lambat 31 Desember 2014.</p> <p>Ketentuan sertifikasi ISPO secara prinsip mulai berlaku tahun 2011 lalu, namun ada proses transisi. Kemudian mulai Maret 2012 menjadi wajib untuk yang sudah siap, dan kemudian pada tahu 2014 wajib untuk semua pelaku sawit.</p> <p>Kebijakan pemerintah untuk memberlakukan ISPO sebagai antisipasi perlakukan negara-negara importir minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Pelaku pasar biasanya hanya mau membeli apabila perusahaan eksportir itu sudah memiliki sertifikat RSPO.</p> <p>Selama ini ketentuan mengenai Standar minyak sawit lestari tertuang dalam Rountable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang disepakati oleh para stakeholder kelapa sawit di internasional.</p> <p>Sementara Roundtable On  Sustainable Palm Oil atau biasa disebut RSPO merupakan prakarsa (inisiatif) dari pihak-pihak pemangku kepentingan global Industri kelapa Sawit untuk mendorong pertumbuhan dan penggunaan minyak sawit yang lestari (sustainable) melalui dialog yang terbuka pada seluruh rantai pasokan. RSPO Secara resmi didirikan  berdasarkan pasal 60 Swiss Civil Code pada tanggal 8 April 2004. Sustainable Palm Oil atau produksi minyak lestari merupakan Pengelolaan Kebun dan Mill secara berkelanjutan   (Sustainable)  baik dari aspek Ekonomi Finansial maupun dari aspek Sosial dan Lingkungan, dengan memperhatikan aspek transparansi  yang mencakup kebun, Mill (pabrik) dan Smallholder (plasma). Keanggotaan dalam RSPO terdiri dari Perkebunan kelapa sawit, Pabrikan minyak sawit atau pedagang, Perusahaan consumer goods, Pedagang eceran (Retailer), Bank dan investor, Environmental/nature conservation NGO, dan Social/developmental NGO</p> <p>Sertifikasi  Sustanable Palm Oil  pada Unit Manajemen Mill beserta kebun pemasok buah dengan Prinsip dan Kriteria  (P&C) Sustainable Palm Oil (SPO). Sertifikasi Supply Chain Requirement atau Chain of Custody atau Penelusuran asal usul Tandan  Buah Segar (TBS) atau Fruit Fresh Bunch (FFB). Dalam proses Sertifikasi Asesmen ada proses Audit oleh Lembaga Sertifikasi  RSPO yang memberikan sertifikat RSPO dengan menggunakan Standar P&C RSPO dimana masa sertifikat adalah 5 tahun dan setiap tahunnya akan dilakukan Surveilance audit (audit berkala).</p> <p>Pada bulan  November 2005, RSPO menetapkan Prinsip dan Kriteria Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan (RSPO P&C) yang terdiri atas 8 prinsip dan 39 kriteria, kemudian bulan November 2005-2007, RSPO melakukan uji coba penerapan RSPO P&C. November 2007, RSPO menetapkan dimulainya proses sertifikasi produksi minyak sawit yang berkelanjutan (Sertifikasi RSPO) dengan RSPO P&C sebagai standard global dan Interpretasi Nasional sebagai standard yang berlaku di negara produsen.</p> <p>Inisiatif dari Multi Stakeholder  dari banyak negara tentang  kebun sawit yang berkelanjutan diinisiasi oleh WWF, Aarhus, Golden Hope, MPOA, Migros, Sainsbury,dan Unilever untuk merespon perhatian  dalam sektor makanan dan kosmetik ditetapkan pada tanggal 8 April 2004 sebagai  organisasi non profit dibawah Article 60 UU Sipil Swiss. Sekretariat berlokasi di Kuala Lumpur Malaysia didukung oleh10 anggota yang mendanai mewakili pihak-pihak terkait.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>