Bupati Sintang Ingatkan PNS Netral Pada Pemilu

oleh

Bupati Sintang Milton Crosby mengingatkan, pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk netral pada Pemilu 2014. <p style="text-align: justify;">"Ingat PNS sebagai abdi negara, masyarakat bukan abdi salah satu kelompok atau partai politik, netralitas ini harus dijaga supaya aura politik tidak masuk dalam birokrasi," kata Milton Crosby saat dihubungi di Sintang, Rabu.<br /><br />Dia mengingatkan, PNS sebagai birokrasi merupakan pelayan masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.<br /><br />Milton meminta, Panwaslu untuk memperketat pengawasan agar jangan sampai PNS terlibat dalam kegiatan Parpol seperti kampanye.<br /><br />"Kalau sampai ada PNS yang terlibat akan ditindak sesuai prosedur," katanya.<br /><br />Milton berharap, masyarakat Kabupaten Sintang mendukung program pemerintah pusat yang ingin membangun demokrasi yang berkualitas, tertib dan saling menghormati.<br /><br />Hal senada juga dikatakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Zulkifli HA. Ia mengingatkan, agar semua PNS tidak terlibat dalam kampanye partai politik.<br /><br />"Bagi yang bekerja di birokrasi maka bekerjalah dengan baik di birokrasi karena pekerjaan di tahun 2014 sangat banyak," katanya.<br /><br />Dia meminta seluruh PNS lebih fokus pada pekerjaannya, sebab banyak pekerjaan berat yang harus diselesaikan di tahun 2014.<br /><br />"PNS fokus sajalah dengan pekerjaannya karena tahun 2014 merupakan tahun pembangunan dengan segudang pekerjaan berat," ujarnya.<br /><br />Sekda mengatakan, jika ada PNS yang ditemukan terlibat dalam kegiatan partai politik maka akan ada teguran lisan, teguran tertulis, dan terakhir ada sanksi yang akan diberikan sesuai keputusan Baperjakat.<br /><br />"Semua PNS termasuk kepala dinas dilarang untuk terlibat dalam kegiatan partai politik apapun bentuknya. Kalau ada masyarakat yang mengetahui ada PNS yang terlibat silakan laporkan," katanya.<br /><br />Ia mengatakan, sampai saat ini belum ada PNS Pemkab Sintang yang ketahuan terlibat dalam kegiatan partai politik. <strong>(das/ant)</strong></p>