Bupati Sintang Marahkan OPD

oleh
Bupati Sintang, Jarot Winarno Saat Marah di DPRD Sintang

SINTANG, KN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang menggelar rapat paripurna perubahan penetapan Propemperda, Selasa (23/3/2021). Namun rapat paripurna kali ini berbada sehingga membuat Bupati Sintang, Jarot Winarno marah.

Kemarahan Bupati dua periode ini sangat mendasar karena saat rapat paripurna di gelar tidak ada satupun Kepala Organisasi Perangkat Derah (OPD) yang hadir.

“Saya selalu ingatkan dengan para staf saya, sense of emergency. Jadi jangan gara-gara undangannya baru sore kita bagikan di grup, lalu tidak mendapat perhatian, lalu mereka ndak hadir. Secara resmi, saya pun sudah tegur melalui bu Sekda, ” terang Jarot.

Kepada teman-teman DPRD, saya minta maaf mudah-mudahan nanti tidak terulang kembali, nanti anak buah saya, akan saya tegur, bila perlu kita evaluasi, tegas Jarot.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sintang, Heri Jambri mengatakan selama 5 periode dirinya menjadi anggota dewan, baru kali ini melihat para kepala OPD tidak hadir dalam rapat paripurna.

“Tadi pak Bupati sudah menyampaikan bahwa hal ini memang memalukan sekali, beliau tadi juga sampaikan bahwa akan dievaluasi, saya juga akan mempertanyakan kepada OPD apa yang menjadi permasalahannya,” tanya Heri.

Menurut Heri, kebutuhan Raperda ini adalah teknis OPD. Sepertinya,  mereka tidak perlu dengan perda-perda ini.

“Mereka ndak berkepentingan dengan Perda-Perda ini, ya nda apa-apa, dewan juga ndak ngerja kan, mereka yang memutuskan, mereka sebagai orang teknis yang terkait dengan perda-perda yang diusulkan sebagai payung hukum untuk melaksanakan kegiatan, mereka ndak penting dengan ini sepertinya,” ungkap Heri.

Secara pribadi, Heri juga prihatin dan sangat menyayangkan ketidakhadiran para kepala OPD di Rapat Paripurna perubahan penetapan Propemperda ini. Dia menyebutkan salah satunya tugas pokok DPRD adalah membuat Perda.

“Yang membutuhkan Perda ini justru bukan kami, tetapi masyarakat dan lagi OPD terkait secara teknis. Perda ini jika eksekutifnya mau, akan kita bahas, akan tetapi jika mereka ndak mau, gimana mau kita bahas, inikan bukan Perda inisiatif, jika Perda inisiatif ada atau tidak ada mereka tinggal nanti akhirnya dengan persetujuan Bupati, tetapi inikan usulan dari pemerintah daerah, ya semogalah mereka membutuhkan Perda ini dan kita berharap mereka akan lebih pro aktif kedepannya,” pungkasnya. (Fr/D2)