Prof Dr. Ir. Sudarsono Hardjosoekarto Sekretaris Jenderal DPD RI salah satu tim juri Government Award menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi gambaran bagi masyarakat khususnya para pengusaha untuk mengembangkan usaha didaerah yang sudah berhasil menjalankan otonomi daerah. <p style="text-align: justify;">Sementara Sururi Al Faruq Direktur Utama Sindo Weekly penghargaan ini diharapkan mampu mendorong orang berkualitas di daerah untuk muncul. <br /><br />“Tim penilai sudah terjun kelapangan, mengumpulkan data, dianalisa, dievaluasi dan dipilihlah 38 daerah yang mendapatkan penghargaan. Daerah yang sudah mendapatkan penghargaan untuk mempertahankan dan meningkatkan sesuai kategori yang diberi penghargaan” jelas Sururi Al Faruq.<br /><br />Asep Saefullah salah satu tim juri menyampaikan bahwa dalam melakukan penilaian pihaknya juga menggali masukan dari lembaga partner. <br /><br />"Ada banyak kriteria yang kita buat untuk melakukan penilaian terhadap sebuah daerah. Bicara kasus di semua daerah ada. Tetapi kita melihat program dan penanganannya juga" terang Asep Saefullah.<br /><br />Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof A. Chaniago menyampaikan bahwa acara ini sangat penting karena suksesnya pembangunan Indonesia ditentukan oleh 50 persen keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh daerah.<br /><br />“Sindo Weekly sudah mengawasi, memantau dan memberikan apresiasi terhadap kepala daerah yang berprestasi. Sekaligus kita menghargai karya para kepala daerah. Bappenas siap jika tahun 2016 nanti dilibatkan dalam proses penilaian Government Award. Dari jumlah 520 bupati dan walikota di Indonesia, malam ini ada 38 bupati/walikota yang mendapatkan penghargaan sehingga sangat wajar” jelas Andrinof A. Chaniago.<br /><br />Ketua DPD RI Irman Gusman menyampaikan sudah hampir 15 tahun sudah kita melaksanakan otonomi daerah, Indonesia sudah maju pesat dalam bidang ekonomi. <br /><br />“Indonesia harus memacu pertumbuhan ekonomi dan bisa bersaing di tingkat dunia, sehingga peranan daerah sangat penting dan kepala daerah yang berprestasi perlu diberikan apresiasi. Jokowi sudah membuktikan sebagai satu kepala daerah yang sukses dan berprestasi yang bisa memimpin bangsa Indonesia” tegas Irman Gusman<br /><br />Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Yuswandi A. Tumenggung mendorong Sindo Weekly tidak hanya memberikan penghargaan tetapi mereplikasi kepada daerah lain. <br /><br />“Penghargaan ini merupakan pengakuan bagi kepala daerah yang berhasil” tegas Yuswandi A. Tumenggung.<br /> <br />Sementara Bupati Sintang Drs. Milton Crosby, M. Si usai menerima penghargaan bersyukur dan berterima kasih karena upaya-upaya kita memberdayakan kaum perempuan dan mengupayakan pemenuhan akan hak anak diperhatikan dan dihargai orang. <br /><br />“Namun tentu ini ada tantangan juga bagi kita untuk terus memperhatikan kaum perempuan dan anak” ungkap Bupati Sintang. <br /><br />Ia menuturkan, pihaknya terus melakukan upaya menekan angka dan menangani kekerasan terhadap anak dan terus memberdayakan kaum perempuan. <br /><br />“Untuk itu Pemkab Sintang tidak bisa bekerja sendiri, kami memerlukan bantuan banyak pihak seperti Polri, Lembaga Swadaya Masyarakat, para pelaku usaha dan seluruh masyarakat” ajak Bupati Sintang. <br /> <br />Bupati Sintang menambahkan bahwa dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sudah diharuskan untuk mengakomodir dan memberi ruang ekspresi dan partisipasi anak, sehingga kita membentuk Forum Anak Daerah. Perlindungan terhadap anak dimulai sejak ada dalam kandungan sampai mereka akan menikah. <br /><br />“jangan sampai mereka menikah saat umur mereka belum siap karena akan melahirkan anak-anak yang berasal dari orangtua yang belum siap secara psikologi dan ekonomi. Ibu yang hamil dan balita harus aktif ke posyandu, ketika memasuki usia sekolah harus masuk PAUD, TK, SD sampai SMA” tambah Bupati Sintang. <br /><br />Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ahmad Darmanata menyampaikan bahwa di Sintang memang masih ada kasus kekerasan terhadap anak tetapi dengan keterbatasan dana kita tetap melakukan pendampingan, pembinaan dan perlindungan terhadap anak.<br /><br />"Apalagi Perda perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sudah disahkan oleh DPRD Kabupaten Sintang pada 18 Maret 2015 yang lalu. Payung hukumnya lebih jelas” tambah Ahmad Darmanata. (Humas)</p>
