Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah menyatakan akan mengambil paksa 49 mobil dinas yang saat ini belum dikembalikan mantan pejabat di daerah tersebut. <p style="text-align: justify;">"Jika mereka tidak segera mengambalikannya, kami akan mengambil tindakan tegas, yakni dengan mengambil paksa mobil dinas tersebut," katanya di Sampit, Senin.<br /><br />Mantan penjabat tidak berhak menguasai mobil dinas itu karena mereka sudah pensium, dan jika ingin memiliki kendaraan dinas tersebut harus sesuai dengan kententuan seperti mengikuti lelang yang dilakukan pemerintah daerah.<br /><br />"Saya sudah mengirimkan surat kepada para mantan pejabat tersebut, intinya yang bersangkutan kami minta untuk segera mengembalikan kendaraan dinas," katanya.<br /><br />Untuk sementara ini pemerintah meminta adanya kesadaran dari mereka, namun jika hingga pada batas waktunya belum juga dikembalikan maka tidak ada pilihan lain kecuali diambil paksa.<br /><br />Penarikan paksa tersebut dilakukan untuk menghemat anggaran pemerintah daerah, sebab mobil dinas yang belum dikembalikan tersebut pada umumnya masih layak pakai.<br /><br />"Mobil dinas tersebut dikumpulkan untuk kepentingan pelayanan di dinas maupun badan lain yang di Kotim," katanya.<br /><br />Selain untuk menghemat anggaran, masih banyaknya mobil dinas yang belum dikembalikan tersebut menjadi temuan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena tidak tertib dalam mengelola aset daerah.<br /><br />"Penarikan mobil dinas tersebut bertujuan menindaklanjuti saran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kendaraan dinas tersebut harus segera ditarik, sebab jika dihitung atau diuangkan nilainya mencapai miliaran rupiah," katanya.<br /><br />Ketua DPRD Kotim, Jhon Krisli menyatakan mendukung tindakan pemerintah daerah yang ingin menarik mobil dinas dari mantan pejabat tersebut dalam rangka tertib administrasi.<br /><br />"Selama ini Kabupaten Kotim tidak bisa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan salah satu kendalanya adalah masalah pengelolaan aset diantaranya kendaraan dinas," katanya.<br /><br />Jhon juga mengakui jika selama ini masalah pengelolaan aset daerah di Kotim, terutama kendaraan dinas masih kurang bagus.<strong> (das/ant)</strong></p>
